KLATEN (Jatengreport.com) — Desa Ponggok kembali menjadi sorotan sebagai ikon sukses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Tengah.

Dengan potensi wisata Umbul Ponggok yang menghasilkan pendapatan tinggi, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Rabu (5/11/2025), untuk meninjau langsung tata kelola BUMDes Tirta Mandiri.

Dalam kunjungan tersebut, para legislator menekankan pentingnya tata kelola yang profesional, akuntabel, serta didukung pola pikir yang progresif agar BUMDes mampu terus mendorong kemandirian ekonomi desa.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mukafi Fadli, mengingatkan bahwa BUMDes tidak boleh terjebak pada stigma sebagai pengelola wisata atau restoran semata.

Menurutnya, desa memiliki potensi besar yang bisa diolah menjadi unit usaha berkelanjutan.

“BUMDes jangan selalu distigma hanya sebagai tempat wisata dan restoran. Harus ada pola baru yang sistematis dan efisien agar program desa wisata dan pemberdayaan benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.

Mukafi menilai keberhasilan Ponggok patut dijadikan rujukan bagi desa lain untuk tidak takut berinovasi, baik dalam model usaha maupun strategi pemberdayaannya.

Anggota Komisi A, Sony Sumarsono, menambahkan bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam pengelolaan BUMDes, terutama terkait pengawasan dana yang besar dan proses perekrutan pegawai.

Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat dan mekanisme yang transparan, BUMDes berisiko mengalami penyimpangan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa.

Kepala Desa Ponggok, Jamaluddin Mulyono, memaparkan bahwa BUMDes Tirta Mandiri telah berdiri sejak 2009 dan kini mengelola 11 unit usaha, mulai dari wisata air, persewaan gedung, hingga restoran. Semua dikelola dengan pendekatan profesional dan selalu melibatkan musyawarah desa.

“Kami memaksimalkan potensi air sebanyak 15.000 liter per detik untuk kesejahteraan warga. Salah satu program sosial kami adalah satu rumah satu mahasiswa, berupa beasiswa Rp500 ribu per bulan,” jelas Jamaluddin.

Menurutnya, banyak BUMDes di daerah lain gagal karena perekrutan yang asal-asalan dan perencanaan yang terburu-buru. Di Ponggok, setiap pegawai direkrut melalui tahapan tes, evaluasi kinerja rutin, serta pembagian hasil usaha yang dilakukan secara transparan setiap akhir tahun.

Kunjungan Komisi A membuktikan bahwa keberhasilan BUMDes Ponggok bukan sekadar karena potensi wisata Umbul Ponggok, tetapi hasil tata kelola modern yang menempatkan profesionalitas, integritas, dan partisipasi masyarakat sebagai kunci utama.

Diharapkan, penguatan tata kelola seperti yang dilakukan Ponggok dapat direplikasi desa-desa lain di Jawa Tengah, sehingga BUMDes dapat menjadi lokomotif ekonomi desa, bukan hanya simbol administratif semata.(Adv)