BLORA (Jatengreport.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus mengintensifkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan.

Langkah ini dilakukan dengan pendataan ulang serta optimalisasi program agar lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, yang selama ini menjadi kelompok rentan secara ekonomi.  

Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa kemiskinan tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

Dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora, Selasa (4/3/2025), Bupati menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.  

"Kami berharap dukungan penuh dari Komisi D DPRD Jawa Tengah agar program yang kami rancang dapat berjalan lebih maksimal. Sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat sangat diperlukan. Tanpa kerja sama yang baik, sulit bagi kita untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini," ujar Arief Rohman.    

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora tercatat sebesar 11,42% dari total penduduk 901.621 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 12,39%.

Meski terjadi perbaikan, tantangan masih besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, yang masuk dalam kategori miskin berdasarkan indikator tempat tinggal mereka.  

"Banyak warga di kawasan hutan yang masih tinggal di rumah berlantai tanah dan kondisi bangunan yang tidak layak. Sebagian dari mereka sudah terbiasa hidup dalam kondisi seperti itu dan belum memiliki dorongan untuk berubah. Namun, ada juga yang sebenarnya ingin keluar dari status miskin, tetapi terkendala masalah pendataan yang belum diperbarui di tingkat pusat," ungkap Bupati Arief.  

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Nur Saadah, menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Selain melalui program RTLH, langkah lain yang bisa dilakukan adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses ke layanan dasar seperti listrik murah, pendidikan, dan kesehatan.  

"Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, tidak hanya dalam program RTLH, tetapi juga dalam perbaikan infrastruktur, seperti jalan Grobogan-Cepu yang menjadi akses penting bagi masyarakat di kawasan pedesaan. Infrastruktur yang baik akan membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi warga," ujar Nur Saadah.  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa pada tahun 2025, jumlah total perbaikan RTLH di Jawa Tengah mencapai 17.000 unit.

Dari jumlah tersebut, 614 unit rumah berada di Kabupaten Blora, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 380 unit.  

Peningkatan jumlah perbaikan rumah ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih besar dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program ini tidak hanya sekadar memperbaiki fisik rumah, tetapi juga bertujuan untuk memberikan hunian yang lebih sehat dan layak bagi warga, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat.  

Dengan semakin banyaknya program bantuan untuk masyarakat miskin, Pemkab Blora berharap angka kemiskinan bisa terus ditekan secara bertahap. Pemerintah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif dalam memperbaiki taraf hidup mereka dengan memanfaatkan program-program yang ada.  

"Kami ingin masyarakat Blora memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Program ini tidak hanya untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak bagi warga. Kami akan terus mendorong agar semua pihak bersinergi dalam upaya ini," tutup Bupati Arief.  

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Blora bisa menjadi daerah yang lebih sejahtera dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warganya. (Adv)