PEKALONGAN (Jatengreport.com) – Kondisi infrastruktur jalan provinsi di wilayah Pekalongan menjadi sorotan serius dari Komisi D DPRD Jawa Tengah. Menyikapi berbagai laporan masyarakat mengenai jalan berlubang dan ancaman kerusakan jembatan akibat erosi sungai, Komisi D meminta Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Jawa Tengah untuk segera mengambil langkah konkret dalam perbaikan.  

Dalam kunjungan lapangan yang dipimpin oleh anggota Komisi D, Much Muchlis Ariston dan Bayu Kusuma, mereka meninjau langsung kondisi jalan dan talut jembatan Sungai Welo yang mengalami pengikisan akibat derasnya arus sungai. Kunjungan ini turut dihadiri oleh Supriyanto dari Badan Wilayah Pekalongan BMCK Jawa Tengah, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur di kawasan tersebut.    

Menurut Ariston, meskipun kondisi jalan provinsi di jalur Pantura tidak dalam keadaan rusak parah, keberadaan lubang-lubang di beberapa titik tetap menjadi ancaman bagi keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.  

"Musim hujan di akhir 2024 hingga awal 2025 terjadi dengan intensitas tinggi, yang menyebabkan beberapa wilayah terdampak banjir. Hal ini mengakibatkan daya tahan aspal menurun dan mempercepat proses kerusakan jalan. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan," ungkap Ariston.  

Kawasan yang menjadi fokus utama perbaikan meliputi ruas jalan provinsi di beberapa jalur penting, seperti Kajen-Kesesi, Kajen-Batas Batang, Wiradesa-Kajen, dan Kajen-Kalibening, dengan total panjang sekitar 80 km.  

Supriyanto menegaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan penambalan jalan berlubang di berbagai titik yang mengalami kerusakan. Namun, ia juga mengakui bahwa ada beberapa lokasi yang membutuhkan perbaikan lebih serius.

"Kami menargetkan pekerjaan perbaikan ini dapat diselesaikan pada pertengahan tahun ini," ujarnya.    

Selain perbaikan jalan, Komisi D juga menyoroti kondisi talut penampang jembatan Sungai Welo yang mengalami pengikisan akibat arus deras sungai.

Jika dibiarkan tanpa perbaikan, erosi ini dikhawatirkan dapat melemahkan struktur jembatan dan berpotensi membahayakan masyarakat yang melintas di jalur Kajen hingga batas Batang.  

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 985 juta untuk perbaikan talut jembatan ini.

"Kami telah menyusun rencana perbaikan dan akan segera melaksanakan pengerjaannya untuk mencegah kerusakan yang lebih parah," tambah Supriyanto.    

Desakan dari Komisi D ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Warga setempat berharap agar pemerintah daerah benar-benar serius dalam menangani masalah ini, mengingat peran vital jalan dan jembatan dalam menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas harian mereka.  

Sementara itu, Komisi D menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap progres perbaikan jalan dan jembatan di wilayah Pekalongan.

"Kami tidak ingin ada proyek yang mangkrak atau pengerjaan yang asal-asalan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama," tegas Ariston.  

Dengan komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari DPRD, diharapkan seluruh perbaikan ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik bukan hanya meningkatkan kenyamanan dalam berkendara, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan serta menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.