SEMARANG (Jatengreport.com) – Masalah bencana tanah longsor yang terus berulang di wilayah Jawa Tengah semakin mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Dampak bencana ini yang begitu luas, mulai dari kerugian ekonomi, sosial, hingga rusaknya infrastruktur, menuntut adanya tindakan nyata dan komprehensif.

Menyikapi situasi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menegaskan perlunya program percepatan pembangunan pasca bencana serta relokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, sebagai langkah antisipasi untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa mendatang.

Ferry menyoroti pentingnya upaya mitigasi bencana tanah longsor yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi juga mencakup strategi jangka panjang.

Menurutnya, penanganan bencana seperti ini tidak bisa setengah-setengah dan harus melibatkan seluruh elemen, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.

"Bencana tanah longsor telah berkali-kali menghantam wilayah kita, dan dampaknya tidak hanya kerugian material. Ini juga menyangkut keselamatan nyawa warga. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus menjadi prioritas. Tidak hanya di tingkat tanggap darurat, tetapi juga dalam percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak serta relokasi masyarakat di zona berbahaya," tegas Ferry, di Semarang, baru-baru ini.

Dia juga menekankan perlunya pendekatan struktural dan non-struktural dalam mitigasi bencana. Di sisi struktural, pemerintah harus memperkuat infrastruktur di daerah rawan bencana dengan membangun terasering di lereng bukit, memperbaiki sistem drainase, dan menanam kembali pohon di daerah yang telah gundul.

Sementara itu, dari sisi non-struktural, penting untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara-cara menghadapi ancaman tanah longsor, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi situasi darurat.

Relokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor menjadi salah satu solusi yang mendesak untuk dilakukan.

Ferry menjelaskan bahwa proses relokasi ini harus dilakukan secara manusiawi dan terencana. Banyak masyarakat yang enggan dipindahkan karena berbagai alasan, seperti keterikatan emosional dengan tempat tinggal mereka atau masalah ekonomi.

Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan bahwa lokasi relokasi telah dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat di tempat baru.

"Relokasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Masyarakat harus dijamin kesejahteraannya di lokasi yang baru. Harus ada lahan yang aman dan infrastruktur yang memadai, serta dukungan ekonomi agar mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan layak," ucap Ferry yang juga Ketua Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Jateng.

Meskipun relokasi dan pembangunan kembali infrastruktur pasca bencana menjadi prioritas, Ferry menekankan pentingnya riset dan kajian ilmiah yang mendalam untuk memahami penyebab utama tanah longsor di berbagai wilayah Jawa Tengah.

Menurutnya, tanpa adanya pemahaman yang mendalam, penanganan bencana hanya akan bersifat sementara.

"Kita harus tahu apa yang menjadi pemicu utama tanah longsor di tiap wilayah dan bagaimana cara terbaik untuk mencegahnya. Kita tidak bisa terus-menerus menghadapi masalah yang sama tanpa solusi yang lebih permanen," jelasnya.

Beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, dan Wonosobo, diketahui sebagai kawasan yang sering mengalami tanah longsor.

Dengan adanya kajian yang komprehensif, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengambil langkah preventif dan meminimalisir dampak bencana di masa depan.

Selain itu, penting untuk melibatkan para akademisi dan peneliti dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang diambil berbasis pada data ilmiah dan solusi yang terbukti efektif.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya mitigasi.

Langkah-langkah seperti monitoring wilayah rawan bencana, pelatihan masyarakat dalam tanggap darurat, serta kerja sama dengan instansi terkait di tingkat pusat menjadi bagian dari usaha untuk menekan dampak bencana.

Namun, Ferry menegaskan bahwa langkah-langkah ini perlu ditingkatkan dengan lebih banyak melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk membangun ketahanan bencana yang lebih solid.

Pemerintah daerah, lanjut Ferry, perlu lebih proaktif dalam menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah.

Sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mempercepat rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja, semua pihak harus ikut serta dalam menanggulangi bencana ini," tegasnya.

Dengan langkah-langkah yang terencana dan sinergi antar pemangku kepentingan, Ferry berharap bahwa Jawa Tengah dapat mengurangi risiko dan dampak bencana tanah longsor di masa mendatang.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana upaya mitigasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi.

"Masa depan kita dan keselamatan masyarakat bergantung pada bagaimana kita merawat alam dan menyiapkan diri untuk menghadapi bencana. Relokasi dan rehabilitasi adalah solusi jangka pendek, tetapi pencegahan dan mitigasi harus menjadi prioritas utama. Dengan begitu, kita bisa melindungi masyarakat dan memastikan keberlangsungan hidup yang lebih aman di daerah rawan longsor," pungkas Ferry.

Dengan meningkatnya frekuensi bencana tanah longsor di Jawa Tengah, percepatan pembangunan pasca bencana dan relokasi masyarakat menjadi langkah konkret yang harus segera diambil. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menciptakan ketahanan yang lebih kuat terhadap ancaman bencana. (Adv)