SEMARANG (Jatengreport.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merampungkan rancangan insersi kurikulum perkoperasian untuk jenjang SD, SMP hingga SMA.

Kurikulum ini ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 guna menanamkan pemahaman ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong sejak dini.

Langkah tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pendidikan koperasi perlu dikenalkan sejak tingkat dasar agar generasi muda memahami konsep ekonomi berbasis kebersamaan secara utuh.

“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” kata Luthfi saat menerima laporan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, di kantornya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, penguatan pendidikan koperasi penting untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi kerakyatan sekaligus menumbuhkan budaya gotong royong di tengah generasi muda.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, mengatakan rancangan kurikulum tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bagian dari persiapan implementasi di sekolah.

Pemprov Jateng bahkan menargetkan kurikulum tersebut mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2026/2027. Dalam waktu dekat, peluncuran program juga disiapkan pada awal Juni 2026.

“Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk. Tadi Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kabijakan Kemendikdasmen, sehingga kami bekerja secara berkelanjutan,” kata Bramianto.

Ia menjelaskan, materi perkoperasian akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa SD akan diperkenalkan pada konsep dasar koperasi dan semangat kebersamaan.

Di tingkat SMP, materi akan diperluas pada struktur organisasi koperasi beserta fungsi dan tugasnya. Sementara siswa SMA mulai dikenalkan pada kewirausahaan berbasis koperasi.

“Jadi kurikulum ini agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong-royong, bekerja sama dan ending-nya kesejahteraan bersama,” jelasnya.

Untuk mematangkan rancangan tersebut, Pemprov Jateng sebelumnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5–7 Mei 2026.

FGD itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang, tim ahli Dinas Koperasi dan UKM Jateng, hingga praktisi gerakan koperasi.

Bramianto menyebut proses penyusunan kurikulum telah berjalan sejak Oktober 2025 dan mendapat respons positif dari para guru yang ikut menyusun materi ajar.

“Rancangan ini sudah kami awali Oktober 2025, jadi sudah enam bulan kami bekerja. Tanggal 5-7 Mei kemarin mengumpulkan perwakilan guru untuk membahas materi yang kami siapkan. Responsnya luar biasa,” katanya.***