JAKARTA (Jatengreport.com) – Pemerintah resmi memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Pengurangan anggaran sebesar Rp67 triliun itu disebut sebagai langkah efisiensi tanpa mengurangi efektivitas program pemenuhan gizi bagi pelajar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan dana program dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.

“Presiden meminta ada penghematan tertentu agar anggaran Badan Gizi Nasional bisa dimanfaatkan lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu awal Rp335 triliun. Dana tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Meski terjadi pemangkasan anggaran, pemerintah memastikan program pemberian makanan bergizi untuk siswa sekolah tetap menjadi prioritas utama.

Purbaya menegaskan Presiden tengah mengevaluasi pola pengelolaan program, termasuk sistem belanja yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional agar lebih efisien.

“Yang sedang dihitung Presiden adalah skema penghematan terbaik tanpa mengganggu efektivitas program dalam memberi makan murid-murid sekolah,” katanya.

Di sisi lain, belanja negara hingga April 2026 tercatat melonjak 34,3 persen menjadi Rp1.082,8 triliun atau setara 28,2 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat menjadi penyumbang terbesar dengan kenaikan 51,1 persen menjadi Rp826 triliun.

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen, sementara belanja non-kementerian/lembaga menembus Rp425,5 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara tumbuh 13,3 persen menjadi Rp918,4 triliun. Kondisi tersebut membuat defisit APBN hingga akhir April 2026 mencapai Rp164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).***