SEMARANG (Jatengreport.com) - Pemerintah mendorong transformasi dalam tata kelola pendidikan tinggi melalui pendekatan berbasis inovasi. Tidak lagi sekadar tempat belajar, perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) kini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi bangsa, dengan riset sebagai pengungkit utamanya.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek RI), Prof. Bryan Yuliarto, Ph.D., saat menghadiri Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTNBH di Hotel Tentrem, Semarang, Jumat (9/5/2025).

" Kita harap bisa melakukan kegiatan untuk lebih meningkatkan pendapatan dengan banyak bekerja sama seperti industri," ungkap Prof. Bryan.

Menurutnya, hilirisasi hasil riset dan pengelolaan aset kampus secara produktif adalah dua pilar penting yang dapat menjadikan PTNBH mandiri secara keuangan.

Kemandirian ini akan memberi ruang lebih luas bagi perguruan tinggi untuk menjalankan tridarma tanpa harus tergantung pada anggaran negara.

Prof. Bryan mengkritisi paradigma lama yang menjadikan riset hanya sebagai laporan atau publikasi. Ia menegaskan bahwa di era disrupsi seperti saat ini, riset harus menjadi solusi nyata bagi persoalan publik dari air bersih, energi terbarukan, hingga teknologi pangan dan kesehatan.

" Riset juga bisa di lakukan hilirasasi kemudian juga pengelolaan aset-aset yang memang PTNBH itu memiliki Fleksibilitas diharapkan mampu juga membangun kegiatan bisnis. Tugas kita adalah mendorong agar itu menjadi produk atau jasa yang bernilai ekonomi,” jelasnya.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah akan memperkuat skema insentif bagi perguruan tinggi yang mampu mengkomersialisasikan hasil penelitiannya, termasuk memperbesar dana abadi kampus dan membuka akses kolaborasi dengan industri.

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah menjaga agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tetap terjangkau bagi mahasiswa. Menurut Prof. Bryan, jalan terbaik untuk menghindari kenaikan UKT adalah dengan menciptakan sumber pendanaan baru dari inovasi dan hilirisasi riset.

“Kalau kampus punya pemasukan mandiri, dari produk riset, dari kerja sama, dari aset, maka UKT tidak perlu naik. Inilah mengapa inovasi bukan pilihan, tapi keharusan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu kegiatan akademik dan riset di kampus.

“Efisiensi hanya menyasar kegiatan seperti perjalanan dinas dan rapat. Semua dana utama tetap aman dan telah dikembalikan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Mohamad Nasir, memberikan contoh konkret hilirisasi riset yang kini menjadi model nasional. Undip, melalui tim risetnya, berhasil mengembangkan teknologi desalinasi air laut menjadi air layak minum.

“Teknologi ini sekarang sedang diminta di berbagai daerah. Bayangkan jika semua riset kampus seperti ini, kita bisa hidup dari inovasi, bukan hanya anggaran,” kata Prof. Nasir, yang juga mantan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi tidak hanya menghidupi kampus secara finansial, tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai agen pembangunan nasional.

“Jika kita gagal menghilirkan riset, maka kita hanya mencetak sarjana. Tapi kalau kita berhasil, kita bisa mencetak peradaban,” tegasnya.

Rapat kerja ini menjadi panggung penting untuk merumuskan arah baru pendidikan tinggi Indonesia. Para pemimpin PTNBH, anggota MWA, dan perwakilan kementerian menyepakati bahwa pendidikan tinggi Indonesia harus berani berubah dari birokratis menjadi inovatif, dari konsumtif menjadi produktif.

Dalam konteks itu, hilirisasi riset bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga visi jangka panjang untuk menjadikan kampus sebagai pusat inovasi, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa.