SEMARANG (Jatengreport.com) - DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi saat ini tengah mengkaji serius rencana integrasi beberapa lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Rencana ini didorong oleh arahan langsung Gubernur Jawa Tengah untuk menyatukan beberapa lembaga yang bertujuan memperkuat pelayanan publik.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah, Iskandar Zulkarnaen, proses ini melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap visi dan misi gubernur.

"Kami sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur pembentukan dan struktur perangkat daerah, yang menjadi langkah krusial dalam memenuhi arahan gubernur," ujarnya.

Diskusi intens antara lembaga-lembaga terkait, difasilitasi oleh Biro Organisasi Jawa Tengah, dianggap penting oleh Ketua Tim III Produk Hukum Daerah, Ni Putu Witari.

"Sebelum penyusunan Raperda diajukan, diskusi bersama dengan Biro Organisasi sangat diperlukan untuk memastikan keselarasan dan kesepakatan antar lembaga," ungkap Witari.

Ahli Analisis Hukum Muda, Yuniar Putrianti, juga memberikan dukungannya terhadap usulan ini dengan catatan penting.

"Penting untuk ada pertemuan antara eksekutif dan legislatif sebelum penyusunan Raperda, agar rancangan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku," katanya.

Pihak Biro Organisasi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Kepala Biro Dadang Soemantri, menjelaskan bahwa integrasi lembaga-lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat layanan publik dan memperkuat perencanaan pembangunan di wilayah aglomerasi.

"Gubernur berencana mendirikan lembaga baru yang akan fokus mengawasi beberapa wilayah aglomerasi di Jawa Tengah, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan pembangunan di tingkat kabupaten/kota," tambah Dadang.

Rencana ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Jawa Tengah. (Adv)