JAKARTA (Jatengreport.com) -  Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof Suparji Ahmad menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menujukan keseriusan dan kesungguhannya menegakkan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, sesuai keinginan masyarakat. Kasus-kasus korupsi besar dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah juga mampu berhasil diungkap.

Bahkan Kejagung, menangani perkara yang kemudian tuntas sampai putusan banding pengadilan. Misalnya kasus timah atau kasus-kasus yang lain.

"Saya kira ini menujukan bagaimana keseriusan dan kesungguhan Kejaksaan Agung yang selama 3 kali survei itu selalu diperingkat satu gitu. Makanya hasil survei ini aneh," kata dia Jumat (24/1).

Prof. Suparji Ahmad menyoroti, sebelumnya kepercayaan publik yang naik terhadap Kejaksaan yang mencapai 81,2%, tertinggi dalam sejarah.

Faktor-faktor seperti pendekatan humanis, terobosan restorative justice, dan transparansi kinerja menjadi penyebab tingginya kepercayaan publik.

Namun dirinya, menilai aneh Survei Litbang Kompas yang merilis citra baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.

Padahal, kinerja lembaga anti rasuah itu akhir-akhir ini dipertanyakan, mulai dari praperadilan hingga kasus-kasus yang mangkrak tak tahu kemana rimbanya.

"Ini aneh, hasil survei tersebut patut didalami bahwa faktor apa yang menyebabkan citra KPK tiba-tiba naik melampaui Kejaksaan Agung itu. Secara kan kalau dilihat kan akhir-akhir ini orang mempertanyakan kinerja KPK," ujar dia.

Apa yang menjadi indikator sehingga citra KPK naik seperti itu, banyak kasus juga yang mandek di KPK. Di kasus korupsi CSR Bank Indonesia (BI) misalnya. Katanya sudah ada tersangka, tapi tiba-tiba diralat dan sampai mereka minta maaf.

"Aneh saja ada satu perkara yang diusut dan katanya sudah ada tersangka dan minta maaf juga kan," lanjutnya.

Dia mempertanyakan, ada fenomena apa sehingga kemudian KPK naik dari pada Kejagung? "Jadi perlu ada penjelasan yang objektif tentang indikatornya itu. Faktor apa yang kemudian KPK mendapat nilai seperti itu," katanya.

Dalam penegakkan hukum, tidak hanya dinilai dari banyaknya orang dipenjarakan, tapi bagaimana lembaga penegak hukum itu berkontribusi dalam pengembalian keuangan negara hingga pemulihan aset (asset recovery).

"Dengan klaim Kejagung berhasil menyelamatkan keuangan negara triliunan rupiah itu sebuah prestasi. Penyelamatan keuangan negara oleh Kejagung lebih banyak dibanding KPK kok," tambah Prof Suparji.

Survei tersebut juga berpatokan dengan itu. "Soal penegakkan hukum itu kan tidak hanya pada indikator berhasilnya memenjarakan orang, tapi bagaimana kemudian bisa menyelamatkan keuangan negara atau aset-aset negara kan," ungkapnya.

"Jadi kalau Kejagung sudah berhasil mengembalikan dana dari proses penegakkan hukum dalam arti mengembalikan uang negara itu adalah suatu prestasi," sambungnya.

Menurutnya, Jaksa Agung terus menunjukkan kinerja yang sangat baik, membantu Presiden Prabowo Subianto, dalam mewujudkan Asta Citanya.

"Dia dua periode artinya Prabowo percaya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saya kira Jaksa Agung sekarang berani ya, tidak diskriminatif juga ya," katanya.

Demikian juga KPK, tegasnya, diharapkan seperti itu, membatu asta cita Presiden.

"Profesionalnya juga tetap terjaga bekerja secara prosedural tidak ada celah adanya praperadilan dalam proses penetapan tersangka korupsi," ungkapnya.

Di sisi lain, dalam mengusut kasus dugaan rasuah KPK dan Kejagung dapat bekerja sama dan koordinasi atau supervisi.

"Keduanya juga bisa berkolaborasi kok antara KPK dan Kejagung dalam hal supervisi," tandas Prof Suparji.

Sebelumnya, Survei Litbang Kompas menemukan citra baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.

Tren kenaikan persepsi baik publik terhadap KPK ini, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan sembilan lembaga lainnya, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menyebut naiknya citra baik KPK tidak lepas dari kontribusi kepemimpinan baru.

“Kenaikan KPK kan relatif signifikan ya, sekitar 11 persen dari September ke Januari, tentu 3 bulan terakhir ini kita tahu KPK terbentuk pimpinan baru, Dewan Pengawas baru terbentuk, tentu ketika ada personel baru, ada harapan baru di situ,” kata Yohan.

Selain itu, kata dia, persepsi baik publik terhadap KPK juga diberikan atas dasar kasus-kasus yang ditangani dalam tiga bulan terakhir.

“Pada saat tiga bulan terakhir ini pengungkapan kasus-kasus yang cukup menyita perhatian publik, Harun Masiku misalnya, bahkan kemarin Bupati Situbondo ditetapkan tersangka oleh KPK. Saya pikir itu menjadi referensi dan pertimbangan responden ketika menjawab tentang KPK ya,” ujarnya.

“Ini kan ada kenaikan ya dari 65,9 persen, 60,9 persen, 72,4 persen. 56,9 persen menurut saya memang rendah untuk KPK ketika pascarevisi Undang-Undang KPK 2019. KPK memang turun drastis tingkat keyakinan publik dan tingkat citranya di hadapan publik ya,” lanjutnya.

Yohan menyampaikan citra KPK perlahan naik meskipun lembaga antirasuah ketika itu dipimpin oleh Firli Bahuri. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas untuk tingkat kepuasan dan citra baik, urutan teratas dicapai oleh TNI dengan 94,2 persen.

Posisi kedua untuk tingkat kepuasan dan citra baik ditempati oleh Bawaslu 81,6 persen. Di posisi ketiga ada KPU dengan 80,3 persen. Kemudian DPD 73,6 persen, KPK 72,6 persen, Kejaksaan Agung 70 persen, dan Mahkamah Konstitusi 69,1 persen.

Sementara tingkat kepuasan dan citra baik Mahkamah Agung 69 persen, disusul DPR 67 persen, dan Polri 65,7 persen.

Survei Litbang Kompas untuk tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari Pemerintahan Prabowo dan Gibran dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4 – 10 Januari 2025.

Survei melibatkan 1.000 responden secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian kurang lebih 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

Survei tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).