JAKARTA (Jatengreport.com) - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru-baru ini memberikan perhatian serius terhadap praktik manipulasi data inflasi oleh beberapa pemerintah daerah (Pemda).

Ini diungkapkan setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menyebutkan bahwa ada kepala daerah yang berusaha "mempercantik" data inflasi mereka untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan, “Saya sudah berdiskusi dengan Pak Tito. Meskipun ada beberapa kasus, jumlahnya sangat sedikit dan telah dikoreksi.” Ia menekankan bahwa akurasi dan kredibilitas data inflasi sangat penting. Menurutnya, insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat seharusnya tidak membuat Pemda bertindak tidak jujur terhadap data inflasi.

Sri Mulyani juga menegaskan kerjasama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga keakuratan data inflasi. “Reward haruslah berdasarkan pencapaian yang nyata, bukan angka yang dimanipulasi,” tambahnya.

Terkait kemungkinan sanksi bagi Pemda yang terbukti melakukan manipulasi data, pemerintah pusat akan mempertimbangkan untuk menarik insentif fiskal yang diberikan. “Kami akan mempertimbangkan hal tersebut,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan modus-modus baru yang digunakan oleh beberapa kepala daerah untuk memperbaiki angka inflasi mereka. Salah satunya adalah mendatangi kantor BPS dan meminta agar data inflasi mereka terlihat lebih baik. “Ada yang sampai membuat pasar murah untuk menurunkan harga di wilayah tertentu,” jelasnya.

Tindakan ini tentu mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga integritas dan akurasi data inflasi, yang sangat penting untuk kebijakan ekonomi yang tepat dan efektif.