SEMARANG (Jatengreport.com) – Sejumlah dosen dan mahasiswa dari Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) bersama delegasi dari Al Azhar University Cairo, Mesir, hadir dalam kunjungan yang bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam bidang hukum serta pengembangan kebijakan publik.  

Ketua PDIH Unissula, Profesor Doktor Anis Mashdurohatun, dalam sambutannya menekankan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan DPRD sangat diperlukan untuk membangun regulasi yang lebih berbasis riset dan kebutuhan masyarakat.

"Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara Unissula dan DPRD Jateng, terutama dalam memberikan kontribusi keilmuan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan datang," ujarnya.  

Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Unissula, Doktor Jawade Hafidz, mengapresiasi keterbukaan DPRD dalam menyerap aspirasi akademisi.

"Kami juga memperkenalkan rekan-rekan dari Al Azhar University Cairo serta beberapa perwakilan mahasiswa dari Maroko dan Somalia. Kehadiran mereka di sini menunjukkan bahwa diskusi mengenai kebijakan hukum dan pembangunan daerah juga mendapat perhatian di tingkat internasional," katanya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Saleh, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik inisiatif Unissula serta para delegasi.

"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dan bertukar gagasan dengan akademisi, terutama dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kajian ilmiah," ujar Saleh yang didampingi oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng, Agus Wijayanto, serta tiga anggota Komisi E, yakni Padmasari Mestikajati, M. Dipa Yustisia Pasa, dan Sururul Fuad.  

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi, DPRD Jateng menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dalam pembuatan regulasi, pengawasan pemerintahan, serta penyusunan anggaran daerah.

Para delegasi juga diajak untuk melihat bagaimana DPRD Jateng merancang kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan infrastruktur.

Salah satu topik yang menarik perhatian dalam pertemuan ini adalah perkembangan infrastruktur di Jawa Tengah. Delegasi dari Al Azhar University Cairo menunjukkan ketertarikan terhadap pola pembangunan yang diterapkan di provinsi ini, terutama dalam kaitannya dengan regulasi yang mendukung proyek-proyek strategis.  

"Di banyak negara, regulasi infrastruktur menjadi tantangan besar. Kami ingin belajar bagaimana pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, merancang kebijakan yang dapat mempercepat pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," ujar salah satu perwakilan dari Al Azhar University.  

Selain itu, diskusi juga mencakup bagaimana akademisi dapat berkontribusi dalam penyusunan regulasi yang berbasis riset, sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD memiliki landasan akademik yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Unissula, DPRD Jateng, dan delegasi internasional dalam menjalin kerja sama lebih lanjut, baik dalam bentuk penelitian, seminar, maupun pertukaran akademik.

Dengan adanya sinergi antara akademisi dan legislatif, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.  

"Kami optimistis bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut dan menghasilkan kontribusi nyata bagi perkembangan hukum dan kebijakan di Jawa Tengah maupun di tingkat global," pungkas Profesor Anis. (Adv)