SUKOHARJO (Jatengreport.com) – Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, Komisi A DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi sukses dalam pengelolaan bantuan sosial dan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan di daerah tersebut.  

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Imam Teguh, menegaskan bahwa Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan. Kabupaten ini kini masuk dalam kategori zona biru, menandakan tingkat kemiskinan yang rendah dan stabil.  

"Kami ingin memahami bagaimana Sukoharjo mampu mengelola bantuan dengan efektif. Selain itu, daerah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang masih berjuang untuk keluar dari kategori miskin ekstrem," ujar Imam Teguh.  

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Widodo, memaparkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan di Sukoharjo tidak terlepas dari pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha.  

"Sukoharjo merupakan daerah dengan wilayah yang relatif kecil, sehingga distribusi dana bantuan lebih mudah dan merata. Selain itu, keterlibatan perusahaan melalui program CSR sangat berpengaruh besar. Pada tahun 2023, ada 45 perusahaan yang aktif berkontribusi dalam program CSR, meningkat dari 23 perusahaan pada tahun 2022. Kami perkirakan jumlahnya akan terus bertambah di tahun 2024," jelas Widodo.  

Program CSR yang dijalankan perusahaan tidak hanya berfokus pada bantuan pangan dan perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya program ini, masyarakat tidak hanya menerima bantuan jangka pendek tetapi juga diberikan akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, hingga fasilitas kesehatan yang lebih baik.  

Keberhasilan Sukoharjo dalam pengentasan kemiskinan menjadi inspirasi bagi DPRD Jateng untuk menerapkan strategi serupa di daerah lain yang masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka kemiskinan.  

Menurut Imam Teguh, hasil kunjungan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat DPRD Jateng guna merancang kebijakan yang lebih efektif dan terukur.  

"Setelah kunjungan ini, kami akan mendiskusikan wilayah mana saja yang paling membutuhkan bantuan dan bagaimana strategi terbaik yang bisa diterapkan. Oleh karena itu, selain mengunjungi daerah miskin ekstrem, kami juga perlu belajar dari daerah yang telah berhasil keluar dari kemiskinan. Ini penting agar program-program yang dirancang nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tambahnya.  

DPRD Jateng berharap, dengan mempelajari praktik terbaik di Sukoharjo, daerah-daerah lain yang masih masuk dalam kategori miskin ekstrem dapat segera bangkit dan keluar dari zona kemiskinan.  

Keberhasilan Sukoharjo dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu menggandeng sektor swasta agar pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.  

Diharapkan dengan adanya kolaborasi yang semakin erat antara berbagai pihak, target pengurangan angka kemiskinan di Jawa Tengah bisa tercapai lebih cepat, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.  

Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebijakan berbasis data dan praktik terbaik, guna menciptakan solusi yang nyata bagi masyarakat yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan. (Adv)