SOLO (Jatengreport.com) – Dalam upaya mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kota Surakarta dan Sukoharjo, kemarin.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi implementasi kebijakan serta mempelajari strategi keberhasilan dua daerah tersebut dalam menekan angka kemiskinan.

Ketua Komisi A, Imam Teguh, menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai ajang pembelajaran untuk menemukan pola terbaik dalam pengelolaan program bantuan sosial.

“Secara prinsip, wilayah Solo dan Sukoharjo telah masuk kategori zona biru, yang berarti situasinya relatif aman dan terkendali. Kami ingin memahami bagaimana sistem pengelolaan bantuan di sini sehingga dapat diadaptasi di daerah lain,” ungkap Imam.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Mukafi Fadli, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Kota Surakarta dan Sukoharjo dalam mengentaskan warganya dari jerat kemiskinan.

“Saat ini, Jawa Tengah masih berada di peringkat 8 daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Namun, jika kita lihat secara spesifik, Solo dan Sukoharjo termasuk yang paling makmur di wilayah Solo Raya, bahkan lebih baik dibandingkan Klaten dan Sragen,” jelasnya.

Mukafi juga menambahkan bahwa Kota Surakarta berhasil masuk dalam peringkat 11 kabupaten/kota paling makmur di Jawa Tengah. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Komisi A memilih Surakarta sebagai tempat belajar.

“Kami ingin mendengar langsung bagaimana strategi dan kebijakan yang diterapkan di sini dalam menangani kemiskinan. Harapannya, apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi pedoman untuk diterapkan di kota dan kabupaten lain di Jawa Tengah,” tambahnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Wali Kota Surakarta, Respati Adi, menyambut baik langkah yang diambil Komisi A DPRD Jateng. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemkot Surakarta untuk menekan angka kemiskinan.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah “Astacita Surakarta”, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan warga melalui kesempatan kerja yang lebih luas.

“Saat ini, angka kemiskinan di Solo tercatat berada di angka 8,31%. Untuk mengatasinya, kami memiliki anggaran khusus yang dialokasikan dalam program Astacita Surakarta. Program ini memberi kewenangan penuh kepada Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja sama dengan DPMPTSP guna mendata perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan. Dengan begitu, warga yang belum bekerja bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan yang layak,” jelas Respati.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kesempatan kerja menjadi kunci utama dalam menekan kemiskinan.

“Jika warga memiliki pekerjaan yang layak, maka tingkat kemiskinan akan berkurang secara signifikan. Sebab, kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak selalu berjalan lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, intervensi langsung dari pemerintah sangat diperlukan agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya,” tambahnya.

Keberhasilan Surakarta dan Sukoharjo dalam mengurangi angka kemiskinan tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah Kota Surakarta tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga fokus pada pembangunan ekonomi berbasis komunitas, pelatihan kerja, serta program pemberdayaan UMKM.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Surakarta telah menggandeng berbagai perusahaan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, selain menciptakan lapangan kerja, kami juga mendorong masyarakat untuk berwirausaha dengan memberikan dukungan modal serta pendampingan usaha,” tambah Respati.

Dengan adanya studi banding ini, diharapkan strategi yang telah sukses diterapkan di Surakarta dan Sukoharjo dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Jawa Tengah dalam upaya mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Komisi A DPRD Jateng berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga program pengentasan kemiskinan di provinsi ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Adv)