BANYUMAS (Jatengreport.com) - DPRD Kabupaten Banyumas meraih pengakuan gemilang atas inovasi terbarunya, Sistem Informasi Kedewanan, yang diakui oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Aplikasi canggih ini, dapat diakses melalui perangkat smartphone, tidak hanya berfungsi sebagai alat presensi selama rapat paripurna dan kerja lainnya, tetapi juga memberikan kemudahan untuk memantau kehadiran anggota dewan dalam setiap tugas dinas mereka.

Fitur menarik lainnya adalah kemampuan aplikasi untuk menyajikan data secara grafis mengenai anggaran yang telah digunakan dan tersisa setiap bulannya, semua dapat diakses secara real-time.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Tengah, Yohannes Winarto, mengungkapkan kekagumannya terhadap inovasi yang telah diterapkan oleh DPRD Banyumas ini. Beliau berharap aplikasi ini dapat diadopsi oleh DPRD Jawa Tengah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan tugas legislatif.

"Aplikasi ini tidak hanya membantu meningkatkan kedisiplinan anggota dewan tetapi juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan tugas mereka," ujar Yohannes Winarto dalam pernyataannya setelah bertemu dengan Ketua DPRD Banyumas, Subagyo, di Ruang Ketua DPRD Banyumas pada belum lama ini.

Subagyo, Ketua DPRD Banyumas, menjelaskan bahwa program ini telah dirancang dan dilaksanakan sejak awal periode 2024-2029, segera setelah dilantik, dengan bekerja sama erat bersama Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Kabupaten Banyumas sebagai mitra pengembang dan penyedia server.

Meskipun menghadapi tantangan awal, implementasi aplikasi ini berhasil signifikan dalam meningkatkan kinerja kehadiran anggota dewan dalam semua agenda yang telah ditetapkan.

Lebih dari itu, aplikasi ini juga memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan anggaran setiap bulan, memastikan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam penggunaan dana publik.

Dengan pencapaian ini, DPRD Banyumas tidak hanya sekadar mengukuhkan komitmennya dalam menerapkan teknologi untuk efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Inovasi ini membawa angin segar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengawasan publik. (Adv)