SEMARANG (Jatengreport.com)  – Pemerintah diharapkan mampu menerapkan respons cepat (quick response) dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kelancaran serta keselamatan para pemudik yang bergerak dalam jumlah besar selama periode libur Lebaran.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah, mengatakan kesiapsiagaan dalam situasi darurat, seperti evakuasi medis, penanganan kecelakaan, dan mitigasi bencana, harus menjadi prioritas utama selama arus mudik maupun balik.

“Dengan pergerakan dalam jumlah besar, tentu ada potensi kerawanan di perjalanan mudik. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujar Sarif, Selasa (11/3).

Menurutnya, dengan adanya respons cepat, penanganan terhadap peristiwa darurat dapat dilakukan secara maksimal dan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan awal terhadap titik-titik rawan kemacetan dan kawasan berisiko bencana agar semua potensi permasalahan dapat diidentifikasi sedini mungkin.

“Ada titik-titik macet, ada pula kawasan rawan bencana. Semua harus dipetakan dari awal, sehingga semuanya teridentifikasi dan bisa ditangani dengan baik,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sarif menambahkan bahwa Dinas Perhubungan serta pihak kepolisian sudah memiliki peta kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, perhatian serius harus diberikan kepada lokasi-lokasi yang menjadi titik kerawanan lalu lintas, terutama di jalur-jalur utama yang menjadi perlintasan utama pemudik.

Selain itu, informasi terkait kebijakan lalu lintas saat mudik juga harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

“Misalnya penerapan sistem one way, rekayasa lalu lintas, atau pembatasan kendaraan tertentu. Semua pemudik maupun masyarakat umum yang tidak ikut mudik harus mendapatkan informasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman,” bebernya.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa kondisi cuaca menjelang Lebaran 2025 masih akan diwarnai hujan, meskipun dengan durasi lebih singkat seiring peralihan menuju musim kemarau.

Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrem di jalur mudik.

Sarif menekankan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan lebat hingga ekstrem, terutama di jalur-jalur yang rawan longsor atau banjir.

“Modifikasi cuaca bisa dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan yang berpotensi mengganggu perjalanan pemudik. Langkah ini harus dikoordinasikan dengan BMKG agar arus mudik bisa berjalan dengan lebih aman dan nyaman,” tuturnya.

Selain kesiapan infrastruktur dan mitigasi cuaca, Sarif juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas selama perjalanan mudik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2025 berjalan lancar tanpa kendala berarti. (Adv)