PURBALINGGA (Jatengreport.com) – Dalam rangka memantau upaya pengentasan kemiskinan, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Purbalingga, beberapa Waktu lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami berbagai program yang telah dijalankan oleh Pemkab Purbalingga, serta menggali tantangan yang dihadapi dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Pertemuan tersebut turut melibatkan perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Purbalingga, serta dinas-dinas terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Komisi D, Nur Sa’adah, menanyakan tantangan yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan di Purbalingga.

Asisten Pemerintah Kesra, Suroto, melaporkan penurunan angka kemiskinan di Purbalingga yang tercatat 14,18% pada 2024, berkurang 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan penurunan tertinggi di Jateng.

Terobosan dalam penanggulangan kemiskinan meliputi penyaluran bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), pendidikan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Suroto juga menekankan pentingnya investasi yang terus berkembang, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun pada 2024.

Anggota Komisi D, Masfui Masduki, menyarankan Pemkab Purbalingga bekerja sama dengan anggota DPR/DPRD setempat untuk mempermudah pencairan dana bantuan.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Sugiarto, menanyakan langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Suroto menjelaskan fokus pengembangan pada sektor pertanian, UMKM kuliner, industri kenalpot, dan pariwisata.

Mengenai verifikasi data kemiskinan, Karsono dari Komisi D menanyakan langkah Pemkab dalam memastikan data yang valid.

Suroto menjelaskan bahwa Pemkab menggunakan aplikasi Sifakisbangga untuk memastikan penyaluran bantuan RTLH tepat sasaran dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengurangi angka kemiskinan di Purbalingga, sekaligus mendorong peningkatan perekonomian di wilayah tersebut.