BANYUMAS (Jatengreport.com) – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas di Pendapa Kabupaten, untuk membahas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo, Wakil Ketua DPRD Jateng Setyo Arinugroho, serta sejumlah pejabat Pemkab Banyumas, termasuk Sekda Agus Nur Hadi, Kepala Bappeda Dedi Nur Hasan, dan perwakilan OPD terkait, baru-baru ini.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Juli Krisdianto mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya melanjutkan upaya penanganan kemiskinan meskipun anggaran belanja daerah dipangkas akibat Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 tentang efisiensi belanja untuk APBN/APBD.

“Kami minta meski ada pemangkasan anggaran, penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas yang harus terus dilaksanakan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Banyumas Dedi Nur Hasan melaporkan pencapaian positif Pemkab Banyumas, di mana angka kemiskinan berhasil turun menjadi 11,59% pada 2024, dibandingkan dengan 12% pada 2023.

Penurunan ini dicapai melalui berbagai program intervensi seperti peningkatan pelatihan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH).

Dedi juga menjelaskan, pengangguran terbuka dan tingginya angka putus sekolah menjadi tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, Pemkab Banyumas mengimplementasikan program "Pasti Sekolah" untuk memastikan anak-anak di Banyumas tetap menempuh pendidikan wajib hingga jenjang pendidikan menengah.

Selain itu, Pemkab Banyumas juga fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti sanitasi, air bersih, dan jamban, serta memberikan bantuan permodalan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada 2025, 80 desa akan menjadi prioritas dalam penanganan RTLH.

Sekda Banyumas, Agus Nur Hadi, menegaskan bahwa seluruh OPD di Banyumas wajib berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemkab Banyumas akan terus menetapkan prioritas program dan memastikan koordinasi yang efektif agar penanganan kemiskinan dapat berjalan secara efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Banyumas optimis dapat mengurangi angka kemiskinan lebih lanjut meskipun ada tantangan anggaran yang terbatas. (Adv)