CILACAP (Jatengreport.com) – Kemiskinan merupakan masalah yang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk diatasi dengan efektif. Salah satu langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memaksimalkan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta, BUMN, dan BUMD.

Perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN, serta lembaga keuangan daerah seperti Bank Jateng dan BPR, memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Melalui program CSR, mereka dapat memberikan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan modal untuk UMKM, yang dapat membantu masyarakat keluar dari jerat kemiskinan.

Namun, penyaluran CSR harus didampingi dengan program pendampingan yang tepat agar dampaknya maksimal. Kerja sama antara sektor publik dan swasta, didukung dengan kebijakan pemerintah yang mendukung, akan mempercepat penurunan kemiskinan secara signifikan.

Dengan kolaborasi yang baik, kemiskinan dapat diminimalisir, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan mandiri.

Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Anton Lami Suhadi mengatakan persoalan kemiskinan butuh sinergi dengan sejumlah pihak. Dengan begitu, tingkat kemiskinan dapat diminimalisir secara cepat.

“Perlu adanya strategi dalam penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Termasuk, penyaluran CSR dari pihak swasta, BUMN seperti Pertamina dan PLN, dan BUMD seperti Bank Jateng dan BPR,” kata Anton saat Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat berkunjung danb membahas soal penanggulangan kemiskinan,di Kabupaten Cilacap, baru-baru ini.

Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Sujito mengaku tingkat pengangguran yang memicu kemiskinan di Cilacap masih tinggi. Namun, tingkat pengangguran itu masih berada di ranking 2 setelah Kabupaten Brebes.

Pemkab sudah melakukannya setiap triwulan, diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat seperti pemberian bantuan modal dan alat usaha.

Selain itu, penyaluran bansos dan perbaikan sarana/ prasarana seperti program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), program kelistrikan, dan perbaikan sanitasi.

“Soal CSR, pada 2024 telah tersalurkan sekitar Rp 30 miliar dan Rp 13 miliar diantaranya untuk program pengentasan kemiskinan seperti program perbaikan RTLH dari Pertamina dan kelistrikan dari PLN,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Muhammad Afif menilai masih perlu adanya evaluasi agar penyaluran bantuannya lebih tepat sasaran. Selain itu, keterpaduan data masyarakat miskin butuh dikaji ulang.

“Kemudian soal kerjasama dalam penyaluran CSR juga perlu lebih diarahkan kembali agar tidak jalan sendiri-sendiri,” ujar dia.

Diketahui, tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap sampai sekarang masih tinggi. Data Pemkab Cilacap mencatat, dari jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa, pada 2023 jumlahnya mencapai 191.000 jiwa atau 10,99% dan pada 2024 mencapai 186.080 jiwa atau 10,68%.

Kunjungan dari Komisi C DPRD Jawa Tengah, diharapkan dapat memeberikan masukan dan solusi untuk penanggulangan, sehingga mengurangi angka kemiskinan.(Adv)