JAKARTA (Jatengreport.com) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD blak-blakan menyebut, saat ini banyak penyusup di kementerian/lembaga (K/L) yang melemahkan pemerintah.

"Di berbagai struktur lembaga pemerintahan sekarang banyak penyusup-penyusup yang justru melemahkan, bukan menguatkan," ungkapnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Namun, Mahfud tidak menejelaksna lebih lanjut soal penyusup alias pejabat publik yang berstatus titipan itu. Dia hanya meminta agar setiap proses seleksi atau rekrutmen pejabat publik diperketat.

“Proses seleksi atau rekrutmen jabatan-jabatan publik harus diperketat, tidak boleh berdasarkan pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” kata Mahfud.

Awalnya, Mahfud membahas soal indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022 menjadi 38 dari sebelumnya 34. Kemudian dia pun mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebabnya, hasilnya disebut karena banyak conflict of interest atau konflik kepentingan dalam jabatan politik.

“Kesimpulannya memang terjadi conflict of interest di dalam jabatan-jabatan politik,” kata Mahfud.

Katanya, konflik itu terjadi akibat adanya kepentingan di DPR, Mahkamah Agung (MA), hingga di birokrat. Menurutnya, konflik kepentingan itu menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja.

Mahfud menilai, Indonesia harus melanjutkan semangat reformasi sejak 1998 untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia dinilai harus didukung 3 dimensi utama yakni membuat kebijakan yang berempati dengan anti korupsi; pelaku usaha yang rajin bersaing secara sehat; dan konsumen atau masyarakat yang dilindungi haknya.

“Ketiga dimensi tersebut harus sama-sama diperkuat secara seimbang sehingga kegagalan satu dimensi akan menggagalkan dimensi yang lain, jadi ini saling terkait,” kata dia.