KAJEN (Jatengreport.com) - Kredit bermasalah masih menjadi tantangan bagi Bank Jateng Cabang Kajen, Kabupaten Pekalongan. Mayoritas kredit macet berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi C DPRD Jawa Tengah saat melakukan kunjungan kerja ke Bank Jateng Cabang Kajen dan Batang, baru-baru ini.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Dedy Endriyatno bersama sejumlah anggota Komisi C dan organisasi perangkat daerah (OPD) Jateng. Mereka mengevaluasi penyaluran kredit, kondisi kredit bermasalah, serta kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Bank Jateng Cabang Kajen Agung Raharjo menyampaikan, hingga Juli 2026, kredit bermasalah masih memberikan tekanan terhadap kinerja keuangan cabang. Persoalan tersebut terutama berasal dari pembiayaan kepada pelaku UMKM.
Bank Jateng tetap mendorong penyaluran kredit UMKM untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat, termasuk dalam digitalisasi pengelolaan keuangan daerah bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Anggota Komisi C DPRD Jateng Catur Agus Saptono mempertanyakan mekanisme pemantauan kinerja kantor cabang yang dilakukan oleh kantor pusat Bank Jateng.
Pihak Bank Jateng menjelaskan pemantauan kinerja cabang dilakukan secara berkala. Untuk Cabang Kajen, kredit bermasalah masih menjadi salah satu persoalan utama karena tingginya kontribusi sektor UMKM dalam portofolio kredit.
Penyaluran kredit kepada koperasi juga belum berjalan optimal sehingga belum mampu menjadi sumber pertumbuhan kredit baru. Sementara itu, penyelesaian kredit bermasalah telah ditempuh melalui mekanisme lelang. Namun, sejumlah proses lelang belum menghasilkan penjualan aset sehingga kredit macet masih membebani kinerja cabang.
Kondisi berbeda terlihat di Bank Jateng Cabang Batang. Penyaluran kredit di wilayah tersebut masih didominasi sektor rumah tangga dengan porsi 69,8 persen. Pembiayaan kepada sektor usaha belum menjadi penopang utama karena jumlah pelaku usaha yang menjadi debitur masih terbatas.
Kepala Bank Jateng Cabang Batang Sigit Aji juga menyampaikan adanya tantangan dalam pengelolaan dana pemerintah daerah. Dana pemerintah daerah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Jateng disebut mengalami penurunan sekitar Rp254 miliar.
Dedy Endriyatno menilai kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret. Menurutnya, Bank Jateng perlu memperkuat perannya sebagai lembaga intermediasi sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia meminta berbagai persoalan yang ditemukan selama kunjungan tidak berhenti pada pemetaan masalah. DPRD Jateng mendorong Bank Jateng, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait menyusun solusi yang dapat diterapkan untuk menekan kredit bermasalah, memperluas pembiayaan sektor usaha, serta mengoptimalkan pengelolaan dana pemerintah daerah.
Dengan langkah tersebut, kinerja Bank Jateng di daerah diharapkan semakin kuat dan penyaluran pembiayaan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.(Adv)
