TEMANGGUNG (Jatengreport.com) - Komisi C DPRD Jawa Tengah menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Bank Jateng di Temanggung dan Wonosobo. Meski masih jauh di bawah batas 5 persen yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kenaikan tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas kredit dan kesehatan bank daerah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto saat memimpin monitoring di Kantor Cabang Bank Jateng Temanggung, Selasa (28/7/2026). Monitoring turut dihadiri Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank Jateng Sudiono, Pemimpin Cabang Koordinator Magelang Dwi Andi Setiawan, serta Pemimpin Cabang Bank Jateng Temanggung Heru Purnomo.
Bambang mengatakan, NPL menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pembiayaan perbankan. Berdasarkan hasil pemantauan, NPL Bank Jateng Cabang Temanggung naik dari 0,34 persen pada Desember 2025 menjadi 0,73 persen pada semester I 2026.
“Memang masih jauh di bawah batas yang ditetapkan OJK, tapi tren kenaikan ini harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin mengetahui faktor penyebabnya agar bisa segera diantisipasi,” kata Bambang.
Menurut Bambang, tantangan Bank Jateng tidak terlepas dari kondisi sektor perbankan dan ekonomi daerah. Bank harus menjaga kualitas kredit di tengah tantangan menghimpun dana pihak ketiga sekaligus mendorong penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Perbankan memiliki fungsi intermediasi yang strategis. Dana masyarakat harus dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan secara sehat. Karena itu, pertumbuhan kredit, kualitas pembiayaan, dan penghimpunan dana harus dijaga secara seimbang,” ujarnya.
Komisi C juga mendorong Bank Jateng memperkuat inovasi dan kolaborasi di tingkat cabang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing bank sekaligus menekan potensi peningkatan kredit bermasalah.
“Yang penting adalah bagaimana kolaborasi dan inovasi dari para pimpinan cabang untuk bisa keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi saat ini,” katanya.
Sementara itu, Pemimpin Cabang Bank Jateng Temanggung Heru Purnomo mengatakan perlambatan sektor tembakau ikut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan penjualan tembakau diperparah dengan tidak terserapnya hasil panen petani oleh salah satu perusahaan rokok besar dalam tiga tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sektor tembakau memiliki keterkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan aktivitas pembiayaan di wilayah Temanggung.
Sehari kemudian, Rabu (29/7/2026), Komisi C melanjutkan monitoring ke Kantor Cabang Bank Jateng Wonosobo. Manajemen cabang menyampaikan bahwa sektor rumah tangga masih menjadi penerima kredit terbesar dengan nilai mencapai Rp797 miliar.
Penyaluran kredit berikutnya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, pertanian, perburuhan, serta kehutanan. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp168 miliar untuk mendukung pembiayaan usaha produktif masyarakat.
Di Wonosobo, NPL juga mengalami kenaikan, dari 0,83 persen menjadi 0,86 persen pada periode yang sama.
“Gambaran kondisi sektor riil seperti itu perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya,” ujar Bambang.
Komisi C DPRD Jateng meminta Bank Jateng tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko dan memantau kondisi sektor usaha yang menjadi basis debitur. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas kredit sekaligus memastikan fungsi intermediasi Bank Jateng tetap mendukung perekonomian daerah.(Adv)
