SEMARANG (Jatengreport.com) – DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah.
Namun, percepatan tersebut diingatkan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan, agar jalan yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, menegaskan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara profesional dan mengacu pada standar teknis. Menurutnya, perbaikan jalan tidak boleh hanya bersifat sementara atau sekadar menutup kerusakan yang ada.
"Jangan asal-asalan. Tidak sekadar tambal sulam. Harus dikerjakan secara profesional," tegas Nur Saadah, baru-baru ini, menanggapi dinamika aksi protes warga Blora terkait kerusakan ruas Jalan Randublatung–Cepu.
Ia mengatakan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan kebutuhan anggaran tahun 2026 untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di sejumlah daerah.
Kabupaten Blora menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan mengingat kondisi infrastruktur jalannya membutuhkan penanganan segera.
Nur Saadah menjelaskan, berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemantapan jalan provinsi sebenarnya telah mencapai sekitar 90 persen pada 2025.
Namun, cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir serta tingginya intensitas kendaraan bertonase besar kembali menyebabkan sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan.
"Kerusakan jalan itu dipicu faktor cuaca dan beban berat kendaraan, yang hari ini menjadi permasalahan serius di Jateng," ujarnya.
Selain persoalan teknis, pembangunan infrastruktur juga menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Menurut Nur Saadah, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, termasuk perbaikan jalan.
Meski demikian, DPRD mendorong pemerintah provinsi tetap memprioritaskan anggaran infrastruktur karena jalan yang layak menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Ia berharap seluruh proyek pembangunan jalan yang akan dilaksanakan pada 2026 tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga mengutamakan kualitas konstruksi sehingga lebih tahan terhadap cuaca ekstrem maupun tingginya beban lalu lintas.(Adv)
