SEMARANG (Jatengreport.com) – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Pemerintah Kabupaten Semarang menindaklanjuti hasil pemetaan potensi bencana dengan lebih serius dan berbasis data. Hal tersebut disampaikan saat rombongan Komisi E berkunjung ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, Kamis (23/10/2025).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, bersama anggota Bagus Suryokusumo, Kartina, Aminudin Latif, Diah, dan Dipa Yustisia Pasha, dan diterima langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alex Setiawan.

Dalam pertemuan itu, Alex memaparkan kondisi kebencanaan di Kabupaten Semarang, termasuk masa siaga darurat kekeringan yang telah berakhir pada 31 Agustus 2025 dan prediksi musim hujan yang akan berlangsung November 2025 hingga April 2026.

“Jenis bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Semarang adalah tanah longsor, banjir, letusan Gunung Ungaran, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrem, dan gempa bumi tektonik,” jelas Alex.

Ia juga menyoroti keberadaan tiga sesar aktif, salah satunya berada di kawasan Rawa Pening. Area itu kini menjadi perhatian serius menyusul gempa yang mengguncang wilayah Pringapus.

“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG Banjarnegara dan telah memasang seismograf di Tuntang untuk memantau pergerakan tanah di sekitar Rawa Pening,” tambahnya.

BPBD juga melaporkan sejumlah program mitigasi yang tengah berjalan, seperti pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), fasilitasi Destana bekerja sama dengan DPRD Provinsi, serta pengembangan rintisan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Saat ini, terdapat 87 desa tangguh bencana yang aktif menjalankan kegiatan mitigasi di wilayahnya masing-masing.

Namun, Alex mengakui masih banyak tantangan di lapangan.

“Personel kami hanya 34 orang, sebagian besar ASN dan tenaga alih daya. Peralatan juga masih minim,” ungkapnya.

Mendengar paparan tersebut, Komisi E menegaskan pentingnya percepatan penguatan mitigasi bencana, terutama menjelang puncak musim hujan.

Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, menyoroti pentingnya pemetaan potensi bencana sebagai dasar kebijakan yang konkret.

“Pemetaan potensi bencana tidak boleh berhenti sebagai laporan. Ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar masyarakat benar-benar siap menghadapi risiko,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas SDM BPBD serta optimalisasi peralatan pendukung.

“Daerah dengan tingkat kerawanan seperti Semarang perlu penguatan lebih serius, baik dari sisi personel maupun teknologi,” tambahnya.

Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis data serta meningkatkan koordinasi lintas sektor demi meminimalisasi risiko bencana menjelang musim penghujan 2025–2026.(Adv)