WASHINGTON (Jatengreport.com) – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah Indonesia dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat, Presiden menekankan komitmen menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus membangun iklim investasi yang stabil dan terpercaya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan pemerintahannya. Ia menyebut program tersebut terinspirasi dari praktik di Amerika dan Eropa serta menjadi bagian penting dari proses demokratisasi yang substansial.

“Saya menjalankan Program MBG yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya, MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Saat ini, tercatat sebanyak 23.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, mayoritas ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

Program tersebut juga menciptakan efek berganda bagi sektor pertanian dan peternakan. Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan seperti telur, ayam, sayuran, dan komoditas lainnya sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak lokal.

Selain MBG, Presiden juga memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund baru bernama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri nasional.

“Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” kata Prabowo.

Di hadapan investor AS, Presiden juga secara terbuka mengakui masih adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk persoalan korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegasnya.

Forum bisnis tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat sekaligus meyakinkan investor global bahwa pemerintah berkomitmen pada reformasi tata kelola dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.***