JAKARTA (Jatengreport.com) – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menghadirkan program promo “Merdeka” berupa potongan harga 20% untuk tiket kereta api komersial.

Promo ini berlaku khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2025, dengan pembelian tiket pada periode 12–17 Agustus 2025 di seluruh channel resmi penjualan KAI.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus ajakan untuk merayakan kemerdekaan dengan cara positif.

“Kami ingin mengajak masyarakat memanfaatkan momentum HUT RI untuk bepergian dengan kereta api yang nyaman, tepat waktu, dan lebih ramah lingkungan. Diskon ini menjadi kesempatan bagi pelanggan untuk merasakan layanan KAI dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya, kemarin.

Diskon berlaku untuk kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatra, namun tidak berlaku bagi layanan kelas khusus seperti Luxury, Compartement, Priority, Imperial, Panoramic, maupun kereta wisata lainnya.

Tarif promo ini juga tidak dapat digabungkan dengan diskon atau reduksi lain, serta tidak berlaku pada tarif khusus. Tiket dengan harga promo tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai ketentuan KAI.

Sebagai informasi, KAI Daop 1 Jakarta pada hari-hari biasa mengoperasikan rata-rata 69 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ).

Jumlah ini meningkat menjadi 73–75 KAJJ saat akhir pekan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Stasiun Gambir menjadi pusat keberangkatan terbesar dengan 34–41 KAJJ per hari, disusul Stasiun Pasar Senen dengan 34 KAJJ per hari.

KAI mengingatkan masyarakat agar segera memesan tiket promo karena jumlah tempat duduk yang tersedia terbatas.

Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi andalan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan, sejalan dengan upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) melalui transportasi publik berkelanjutan.