SEMARANG (Jatengreport.com) — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali mendorong percepatan pembangunan tiga unit Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru di wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dalam memperluas akses pendidikan menengah atas di ibu kota Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Wali Kota Agustina menegaskan, usulan ini merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat, terutama terkait kesulitan mendapatkan akses SMA Negeri akibat keterbatasan daya tampung dan kebijakan zonasi.

“Kami fokus pada wilayah yang belum memiliki SMA Negeri, seperti Candisari, Gajahmungkur, dan Tugu. Ini penting untuk menjawab kesenjangan layanan pendidikan menengah di Semarang,” ujarnya,kemarin.

Menurutnya, pemerintah kota berkomitmen menyiapkan lahan yang dibutuhkan, sementara pembangunan fisik nantinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kami sudah komunikasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini bagian dari komitmen kami bersama Gubernur untuk memperkuat layanan dasar, termasuk pendidikan,” tegasnya.

Lima Kecamatan Prioritas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengungkapkan sejak awal 2024 pihaknya telah mengidentifikasi lima kecamatan yang tergolong blank spot dalam ketersediaan SMA Negeri, yakni Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Semarang Timur, dan Tugu.

“Tugu saat ini menjadi yang paling siap karena sudah ada lahan dan feasibility study (FS)-nya selesai. Untuk Candisari dan Gajahmungkur, kami mengusulkan penggunaan gedung SMPN 5 Semarang sebagai opsi awal karena keterbatasan lahan,” jelasnya.

Pihaknya juga akan segera mengkaji ulang kebutuhan dan kelayakan pembangunan SMA Negeri di wilayah-wilayah prioritas, sebagai bahan pengajuan resmi ke Pemerintah Provinsi.

“Kita siap mendukung kebijakan Ibu Wali, dan akan segera koordinasi lebih lanjut dengan provinsi agar prosesnya bisa berjalan paralel,” tambahnya.

Rencana pembangunan SMA Negeri baru ini sekaligus diharapkan menjadi solusi atas tantangan sistem zonasi yang selama ini menyulitkan sebagian warga dalam mengakses sekolah negeri. Wilayah seperti Gajahmungkur dan Candisari, yang hingga kini belum memiliki SMA Negeri, kerap menjadi sorotan setiap musim penerimaan peserta didik baru.

Dengan penambahan unit sekolah, pemerintah berharap distribusi siswa dapat lebih merata dan kualitas layanan pendidikan meningkat.

“Kami optimis, dengan sinergi pemkot dan pemprov, kebutuhan masyarakat bisa terjawab dengan lebih baik,” pungkas Bambang.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur dasar bersama bidang kesehatan.