JAKARTA (Jatengreport.com) - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu strategi yang kini tengah digencarkan adalah mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini menjadi bahasan utama Komisi C DPRD Jawa Tengah saat melakukan studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, belum lama ini.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Baharudin Hariyanto mengungkapkan, saat ini Jawa Tengah memiliki 41 BUMD, di mana 33 di antaranya bergerak di sektor perbankan. Dengan potensi besar tersebut, pihaknya menilai BUMD bisa menjadi tumpuan baru dalam mendongkrak PAD, selain mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan.

"Deviden BUMD Jateng pada 2024 tercatat mencapai Rp600 miliar, sementara PKB menyumbang sekitar Rp14 triliun. Dominasi terbesar masih datang dari sektor perbankan, khususnya PT Bank Jateng," jelas Bambang.

Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zulkifli, memaparkan bahwa meskipun jumlah BUMD di DKI Jakarta lebih sedikit—yakni 23 perusahaan—namun total deviden yang dihasilkan mencapai Rp900 miliar per tahun. Sebanyak 13 dari BUMD tersebut bahkan sudah dimiliki lebih dari 50% oleh Pemprov DKI.

Namun, menurut Taufik, beban pembangunan yang terlalu besar menjadi tantangan tersendiri bagi BUMD DKI. "Beberapa BUMD seperti Jakarta Propertindo harus menangani proyek besar seperti JIS, Velodrome, dan MRT. Satu BUMD memikul beberapa proyek, sehingga ada risiko pembangunan yang tidak maksimal," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Jateng Petro Energi (JPEN), Dwi Budi Sulistiana, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-BUMD lintas daerah. Ia menyebut, DKI Jakarta belum memiliki holding BUMD yang bergerak di sektor migas, sehingga sinergi dengan BUMD Jateng berpotensi membuka peluang peningkatan PAD kedua provinsi.

“Sinergi ini akan sangat menguntungkan kedua pihak. Jateng memiliki pengalaman di sektor migas, sementara DKI punya kapasitas pasar dan anggaran yang kuat,” kata Dwi.

Studi banding ini juga diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Biro Perekonomian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan BUMD PT Jateng Petro Energi.

Dengan hasil studi banding ini, Komisi C DPRD Jateng berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendorong BUMD berperan lebih signifikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. (Adv)