SEMARANG (Jatengreport.com) – Rombongan Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan monitoring terhadap perkembangan dan pengelolaan dua cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda), yaitu Cabang Kabupaten Semarang dan Cabang Kabupaten Boyolali.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi likuiditas kedua bank yang dimiliki oleh Pemprov Jateng tersebut.

Dalam pertemuan dengan jajaran direksi PT BPR BKK Jateng (Perseroda), Anggota Komisi C, Siti Rosidah, mengungkapkan pentingnya penetrasi yang lebih agresif di lapangan guna meningkatkan daya saing dengan bank-bank swasta lainnya.

Ia menekankan bahwa meski PT BPR BKK dikenal dengan suku bunga rendah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah, fungsi pemasaran yang optimal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah nasabah.

"Pemasaran merupakan ujung tombak sebuah perusahaan. Untuk itu, agar jumlah nasabah dapat terus berkembang, strategi pemasaran harus dioptimalkan," ujar Siti Rosidah di hadapan manajemen PT BPR BKK Cabang Kabupaten Semarang, belum lama ini.

Tanggapan positif datang dari Kepala Cabang Kabupaten Semarang, Wahyu Hermawan. Ia menjelaskan bahwa meski tingkat likuiditas bank saat ini masih dalam kondisi baik, pihaknya kerap menghadapi kendala terkait pembayaran pinjaman yang seringkali terlambat. Masalah ini, menurut Wahyu, turut berdampak pada meningkatnya kredit macet (NPL), yang bila tidak segera ditangani, dapat mengganggu stabilitas keuangan bank.

"Ketika rasio NPL melebihi batas yang dapat ditoleransi, bank tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga harus menambah dana cadangan untuk kerugian kredit, yang tentunya akan mengurangi likuiditas dan memperburuk stabilitas keuangan," jelas Wahyu.

Keesokan harinya, Kamis (10/4/2025), monitoring kinerja keuangan dilanjutkan ke PT BPR BKK Cabang Boyolali. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang Boyolali, Rini Purwaningsih, menyampaikan bahwa kondisi keuangan cabang tersebut masih menunjukkan kerugian. Hal ini disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang dilakukan pada awal tahun 2025.

Dengan adanya monitoring ini, Komisi C berharap kedua bank milik Pemprov Jateng ini dapat segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran, sehingga dapat berkompetisi lebih efektif dengan bank swasta, serta mendukung kemajuan perekonomian daerah.(Adv)