Komisi A DPRD Jateng Dorong Investasi dan Pengentasan Kemiskinan dalam Kunjungan Kerja ke ATRBPN Sragen

images

Jateng

Tim Jateng Report

17 Mar 2025


SRAGEN (Jatengreport.com) – Dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Komisi A DPRD Jawa Tengah menggelar kunjungan kerja ke Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sragen.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas permasalahan pertanahan sekaligus mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan.  

Kunjungan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat ATR/BPN Sragen dan anggota Komisi A DPRD Jateng. Kepala Kantor ATR BPN Sragen, Febri Effendi, menyampaikan bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi besar untuk pengembangan investasi, terutama dalam sektor pertanian, industri kecil, dan pariwisata.  

"Sragen merupakan kabupaten paling timur di Jawa Tengah yang masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas. Ini menjadi salah satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk menarik investor, terutama dalam sektor pertanian dan industri berbasis masyarakat," ujar Febri Effendi, belum lama ini.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan bahwa ATR BPN Sragen telah mengimplementasikan dua program utama dalam rangka mendukung reformasi agraria dan pengentasan kemiskinan, yaitu penanganan akses reformasi agrarin dan gugus tugas reformasi agraria.

Kedua program ini bertujuan untuk memanfaatkan aset tanah secara lebih produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.  

 

Sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat, ATR BPN Sragen telah melakukan pendampingan di beberapa desa yang memiliki potensi ekonomi besar, antara lain:  

1. Desa Bagor, Kecamatan Miri – Fokus pada sektor pertanian dengan mengembangkan budidaya jagung dan ikan lele untuk meningkatkan kesejahteraan petani setempat.  
2. Desa Kedungwaduk, Kecamatan Karangmalang – Mendorong pertumbuhan industri rumahan seperti konveksi, produksi kasur kapuk, serta budidaya ikan untuk meningkatkan perekonomian warga.  
3. Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe – Memanfaatkan potensi wisata dengan menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya karena keberadaan Museum Purbakala Sangiran, yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO.    

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mukafi Fadli, memberikan apresiasi atas program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan oleh ATR BPN Sragen dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperakimtaru).  

"Kami sangat mendukung upaya ATR BPN dan Disperakimtaru dalam membangun kemandirian masyarakat melalui program reformasi agraria. Ini adalah langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan di Sragen dan meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Mukafi Fadli.  

Ia juga menekankan bahwa persoalan pertanahan kerap menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius.

Dengan adanya transisi menuju E-Sertifikat, DPRD Jateng ingin memastikan bahwa sistem digitalisasi sertifikat tanah dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat.  

"Masalah tanah selalu sensitif dan rentan terhadap berbagai persoalan. Oleh karena itu, kami di Komisi A DPRD Jateng ingin mempelajari lebih dalam mengenai sistem E-Sertifikat ini agar implementasinya di lapangan benar-benar sesuai harapan dan tidak merugikan masyarakat," tambahnya.  

Kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD Jateng dan ATR BPN Sragen dalam menciptakan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, diharapkan program pemberdayaan berbasis reformasi agraria dapat berjalan lebih optimal, sehingga tidak hanya membuka peluang investasi, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup warga Sragen.  

Dengan luasnya potensi yang dimiliki, Sragen berpeluang menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan tanah dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah.

Hal ini tentu membutuhkan komitmen dan kerja sama berkelanjutan dari berbagai pihak agar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. (Adv)

tag: berita



BERITA TERKAIT