BANDUNG (Jatengreport.com) – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua Messy Widiastuti melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, belum lama ini.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam koordinasi serta mempelajari strategi yang diterapkan dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Rombongan disambut langsung oleh Plt Sekretaris Dinsos Jabar, Ahmad Ade Hadeansyah, bersama Kabid Penanganan Fakir Miskin, Ida Ningrum.

Dalam pertemuan tersebut, Ida Ningrum memaparkan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat per Maret 2024 tercatat sebanyak 3,85 juta jiwa atau setara dengan 7,46% dari total populasi.

Angka ini mengalami penurunan sebanyak 39,93 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Namun, Ida menekankan bahwa distribusi penduduk miskin di Jawa Barat tidak merata, dengan mayoritas tersebar di wilayah selatan.

"Kondisi geografis yang sulit diakses menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan sosial. Jika mereka tidak masuk dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), maka mereka tidak dapat memperoleh bantuan baik dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah," jelasnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, salah satu anggota Komisi E, Jafar Shodiq, menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan, terutama dalam hal verifikasi dan validasi (verval).

Ia menanyakan bagaimana Dinsos Jabar memastikan bahwa data yang digunakan selalu akurat dan tidak ada kasus di mana seseorang masih tercatat sebagai warga miskin padahal sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Ida Ningrum menjelaskan bahwa Dinsos Jabar telah menerapkan berbagai mekanisme untuk menjamin keakuratan data. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemberian insentif sebesar Rp 4 juta bagi petugas yang berhasil menggraduasi warga dari status miskin.

"Artinya, jika seorang petugas berhasil memastikan bahwa seorang warga benar-benar telah keluar dari kategori miskin, mereka akan mendapatkan insentif ini. Langkah ini kami tempuh untuk meningkatkan motivasi dan akurasi dalam pendataan," paparnya.

Selain itu, Dinsos Jabar juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus di Kota Bandung yang bertugas melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi warga miskin. Satgas ini berperan penting dalam memastikan bahwa data yang tercatat benar-benar mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

Dalam sesi diskusi, anggota Komisi E lainnya, Abdul Hamid, menanyakan dua aspek penting terkait program bantuan sosial.

Ia ingin mengetahui apakah Dinsos Jabar menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam menentukan penerima bantuan.

Selain itu, ia juga menanyakan apakah program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Dinsos Jabar terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

Menanggapi hal tersebut, Ida Ningrum menjelaskan bahwa Dinsos Jabar tidak hanya mengandalkan DTKS, tetapi juga memadupadankan data tersebut dengan data sektoral lainnya.

Pendekatan ini dilakukan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan tidak terjadi exclusion error (warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan) maupun inclusion error (warga yang tidak berhak tetapi menerima bantuan).

“DTKS tetap menjadi rujukan utama, tetapi kami juga melakukan pencocokan dengan berbagai data sektoral agar lebih akurat. Selain itu, untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, kami mengoptimalkan program yang sudah ada agar lebih efisien tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat,” jelasnya.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Komisi E DPRD Jawa Tengah untuk belajar dari pengalaman Jawa Barat dalam menangani kemiskinan. Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, menyatakan bahwa praktik baik yang diterapkan di Jawa Barat dapat menjadi referensi bagi Jawa Tengah dalam merumuskan kebijakan serupa.

"Kami melihat bahwa mekanisme insentif bagi petugas serta pendekatan berbasis data sektoral yang diterapkan Dinsos Jabar bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan di Jawa Tengah. Harapannya, kita bisa meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas daerah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

"Permasalahan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja. Perlu sinergi antarprovinsi agar penanggulangan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan," tambahnya.

Dengan adanya diskusi dan pertukaran gagasan ini, diharapkan DPRD Jawa Tengah dan Dinsos Jabar dapat terus berkolaborasi dalam menciptakan solusi inovatif guna menekan angka kemiskinan di masing-masing wilayah. (Adv)