JAKARTA (Jatengreport.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kategori ekonomi lemah.

Salah satu langkah nyata yang kini menjadi prioritas adalah program Omah Wong Sekeng, sebuah skema pembiayaan dan penjaminan rumah layak huni dengan agunan ringan yang dirancang untuk membantu warga berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang lebih layak.  

Program ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mempercepat realisasi program ini, Komisi C DPRD Jawa Tengah menggelar pertemuan strategis dengan PT Jamkrida dan PT BPR BKK di Ruang Rapat Sumba C, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jateng, Bambang Haryanto, menegaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program Omah Wong Sekeng.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran akibat data yang kurang valid.  

"Program rumah layak huni ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat ekonomi lemah. Namun, selama ini program sejenis sering kali menghadapi kendala dalam penyaluran, terutama karena data penerima manfaat yang tidak akurat. Program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), misalnya, kerap tidak sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dalam beberapa kasus sudah tidak diperbarui. Oleh karena itu, Omah Wong Sekeng hadir dengan mekanisme yang lebih terstruktur dan melibatkan banyak pihak agar bisa lebih tepat sasaran," jelas Bambang.  

Untuk merealisasikan program ini, PT BPR BKK Jateng telah menggandeng berbagai instansi dan stakeholder terkait. Direktur Utama PT BPR BKK Jateng, Kusyanto, menjelaskan bahwa program Omah Wong Sekeng dirancang dengan skema pembiayaan yang inovatif dan melibatkan banyak pihak dalam implementasinya.  

"Kami menggunakan pendekatan 'keroyokan', yang berarti program ini tidak hanya mengandalkan satu sumber dana, tetapi melibatkan berbagai lembaga untuk berbagi peran. DPD REI bertanggung jawab dalam penyediaan lahan, Disperakim memastikan ketersediaan rumah khusus sederhana dan bahan bangunan, PT BPR BKK menangani pembiayaan, PT Jamkrida Jateng memberikan jaminan kredit, Dinas ESDM Jateng mengurus aspek kelistrikan, serta Baznas yang akan membantu dalam penyediaan sarana sanitasi seperti MCK," papar Kusyanto.  

Melalui sinergi yang kuat ini, diharapkan proses legalisasi dan eksekusi program Omah Wong Sekeng dapat berjalan dengan lancar, dengan DPRD Jawa Tengah berperan dalam memastikan regulasi dan kebijakan yang mendukung.    

Salah satu keunggulan utama program Omah Wong Sekeng adalah skema pembiayaan yang dirancang khusus untuk masyarakat dengan penghasilan 0 hingga Rp 2,8 juta per bulan.

Dengan adanya mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan agunan ringan, diharapkan masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kepemilikan rumah dapat terbantu.  

Program ini juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah. Dengan rumah yang layak huni, warga tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga lingkungan yang lebih sehat dan mendukung produktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.  

"Kami yakin dengan adanya kolaborasi yang solid dan kebijakan yang mendukung, program ini dapat menjadi model nasional dalam penyediaan rumah bagi masyarakat kurang mampu," tutup Bambang Haryanto.  

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, program Omah Wong Sekeng bukan sekadar inisiatif perumahan biasa, tetapi juga sebuah langkah maju dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. (Adv)