SEMARANG (Jatengreport.com) – Peran DPRD memiliki peran pentingf dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui pokok-pokok pikiran yang diserap dari aspirasi masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sarif Abdillah saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, beberapa Waktu lalu.

Sarif mengingatkan bahwa dalam lima tahun ke depan, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan yang terintegrasi, mengacu pada visi misi kepala daerah terpilih, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

"Pembangunan harus terarah, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Sarif juga menekankan agar perencanaan pembangunan memperhatikan program prioritas, seperti peningkatan ekonomi berkualitas, penguatan infrastruktur daerah, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan guru.

Tak kalah penting, adalah penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta peningkatan fasilitas kesehatan. Untuk masalah kematian ibu dan bayi, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Sejumlah capaian positif Provinsi Jawa Tengah, termasuk penurunan angka kemiskinan menjadi 9,58% pada September 2024, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,87, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,78%.

Partisipasi masyarakat yang turut berkontribusi pada capaian tersebut, dan diharapkan kolaborasi tersebut terus berlanjut untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Jawa Tengah. (Adv)