SEMARANG (Jatengreport.com) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, menyampaikan pandangan yang tegas dan inspiratif mengenai pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Ferry, transparansi tidak boleh hanya menjadi sekadar formalitas berupa keterbukaan data kepada publik, melainkan harus mencakup pembangunan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Rakyat harus menjadi bagian dari solusi ini,” ujar Ferry. 
Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, yang melihat hal tersebut sebagai upaya nyata untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Ferry menekankan bahwa transparansi adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, menurutnya, transparansi tidak cukup hanya berhenti pada keterbukaan data. Pemerintah harus proaktif menciptakan mekanisme yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, memahami kebijakan, dan memberikan masukan yang konstruktif.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya teknologi dalam mendukung transparansi.

“Di era digital ini, teknologi harus menjadi alat yang memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran, pelaksanaan proyek, hingga hasil-hasil pembangunan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan platform digital yang user-friendly dan dapat diakses oleh semua kalangan,” tambah Ferry.

Selain transparansi, Ferry menilai partisipasi masyarakat sebagai elemen yang tidak kalah penting. Menurutnya, masyarakat harus diberdayakan untuk menjadi pengawas aktif terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap pembangunan yang sedang dijalankan.

“Keterlibatan rakyat akan memberikan tekanan moral dan politik kepada para pemangku kebijakan untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, baik melalui forum-forum diskusi, musyawarah, maupun media sosial,” jelasnya.

Ferry juga menekankan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

“Kita perlu memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mitra aktif dalam pengawasan.”

Walaupun Ferry mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, kolaborasi ini akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif.

“Kita tidak boleh melupakan peran aparat penegak hukum, tetapi mereka tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan dan laporan dari masyarakat, mereka akan lebih mudah mendeteksi dan menangani potensi penyalahgunaan wewenang,” kata Ferry.

Pernyataan Ferry ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat.

Mereka menilai langkah ini sebagai wujud nyata dari komitmen Partai Golkar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Dosen Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Dr. Rina Prasetya, mengatakan bahwa pandangan Ferry sejalan dengan prinsip good governance.

“Transparansi dan partisipasi publik adalah dua elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Apa yang disampaikan Pak Ferry sangat relevan dan patut didukung,” ungkapnya.

Dengan penegasan ini, Ferry berharap pemerintah daerah di Jawa Tengah, khususnya di bawah Fraksi Partai Golkar, dapat menjadi pelopor dalam menerapkan transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat.

“Kita harus menjadi contoh bagi daerah lain. Hanya dengan bekerja bersama-sama, kita dapat menciptakan pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat,” pungkasnya.

Langkah Ferry ini diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terealisasi dalam berbagai kebijakan konkret yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Tengah. Sebab, seperti yang ia katakan, “Transparansi bukan hanya tentang membuka data, tetapi juga membangun kepercayaan dan melibatkan rakyat sebagai mitra utama dalam pembangunan.” (Adv)