SEMARANG (Jatengreport.com) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mengimbau para kepala desa (kades) di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk ikut mengawal proses politik di daerah masing-masing tanpa terlibat dalam dinamika politik praktis.

Ferry menegaskan bahwa kepala desa memiliki posisi yang strategis dan pengaruh besar dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal, sehingga penting bagi mereka untuk tetap netral dan fokus pada tanggung jawab utama mereka, yakni melayani masyarakat dan mengembangkan desa.

“Kami sangat berharap para kades di Jawa Tengah bisa memainkan peran sebagai penyeimbang di tengah situasi politik yang kadang memanas. Mereka memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat tetap rukun, tidak terpecah belah karena perbedaan pandangan politik,” ujar Ferry, di Semarang, belum lama ini.

Ia menyampaikan bahwa dengan menjaga netralitas, para kepala desa dapat membantu terciptanya suasana harmonis, terutama ketika pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendekat.

Dalam situasi tersebut, kepala desa harus mampu menjadi pemersatu dan pengayom bagi seluruh warganya, tanpa memihak atau menunjukkan keberpihakan pada kandidat atau kelompok tertentu.

Menurut Ferry, keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dapat merusak kredibilitas mereka dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.

Ferry menjelaskan bahwa kepala desa memiliki posisi yang unik untuk menjadi pengawal demokrasi di tingkat desa. 
Artinya, mereka bisa berperan aktif dalam mendukung proses demokrasi dengan menjaga keamanan, mengedukasi warga tentang hak-hak politik, dan memastikan semua warga merasa bebas untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Dengan menjaga jarak dari politik praktis, kepala desa mampu menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat di desa mereka tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun.

Di era keterbukaan informasi saat ini, Ferry juga mengakui bahwa kepala desa menghadapi tekanan yang lebih besar untuk terlibat dalam politik praktis, baik dari tokoh politik maupun kelompok tertentu yang melihat posisi mereka sebagai pengaruh strategis.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kepala desa untuk memegang teguh prinsip pelayanan publik dan menjaga independensi dari kepentingan politik. Menurutnya, kepala desa harus kuat dalam menghadapi tekanan dan godaan politik agar tetap fokus pada tugas utamanya, yakni mengembangkan desa dan melayani masyarakat.

“Kami memahami bahwa tantangan yang dihadapi para kepala desa tidaklah mudah. Tekanan dan godaan dari berbagai pihak sering kali datang. Namun, kami berharap agar kepala desa bisa tegas dan berpegang pada prinsip pelayanan publik di atas kepentingan pribadi atau politik. Dengan demikian, mereka bisa menjadi pemimpin yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat,” lanjut Ferry.

Menurut Ferry, tugas utama seorang kepala desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.

Dengan fokus pada pelayanan publik dan pembangunan, kepala desa dapat menghindari konflik atau perpecahan yang mungkin timbul dari keterlibatan dalam politik.

Ferry menambahkan bahwa jika kepala desa mampu menjaga netralitas dan fokus pada program-program pembangunan, desa yang mereka pimpin akan lebih maju dan sejahtera tanpa harus terjebak dalam kepentingan politik tertentu.

“Jika kita melihat desa-desa yang maju, biasanya pemimpinnya adalah orang-orang yang mampu menjaga netralitas, fokus pada program-program pembangunan, dan tidak terseret dalam arus politik praktis. Kami ingin melihat para kepala desa di Jawa Tengah bisa mengambil teladan dari desa-desa semacam itu, agar kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat," tutup Ferry.

Imbauan dari Ferry ini menjadi pengingat bagi para kepala desa di Jawa Tengah, terutama menjelang pemilu.

Ia berharap para kades bisa bersikap netral dan fokus pada pembangunan, sehingga tidak hanya menjaga kedamaian di masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan dan keharmonisan di tengah situasi politik yang dinamis. (Adv)