DENPASAR (Jatengreport.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menjadikan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar sebagai bandara internasional hub ekspor perikanan di Indonesia tengah. Sejumlah persiapan pun dilakukan seperti berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti Bea Cukai dan Angkasa Pura.

"Kami sangat serius menjadikan Bali terutama bandara I Gusti Ngurai Rai sebagai bandara penghubung atau hub produk perikanan ke pasar internasional," kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Pamuji Lestari di Bali, .. (30/10).

Selain bersinergi, sosok yang akrab disapa Tari ini menyebut jajarannya tengah mempersiapkan teknis pelaksanaan Joint Inspection di border sebelum memasuki wilayah terbatas atau lini I di Bandara I Gusti Ngurah. Saat ini, semua tim Balai KIPM Denpasar juga telah mematangkan teknis tersebut bersama Bea Cukai dan Angkasa Pura.

"Joint inspection akan dilaksanakan di TPFI milik BKIPM Denpasar, jadi untuk memudahkan pengecekan sebelum barang dikirim ke luar negeri," ujar Tari.

Hingga saat ini, Tari mengatakan pelaksaan joint inspection telah mencapai progres simulasi pertama. Nantinya, hasil simulasi joint inspection tersebut akan di evaluasi serta dilakukan simulasi terkahir menjelang penetapan Bandara Internasional hub ekspor produk perikanan.

"Intinya dari kami pasti akan matangkan dulu agar nanti pengguna jasa bisa menikmati layanan ekapor secara maksimal," terang Tari.

Bali, khususnya Denpasar merupakan salah satu wilayah tersibuk di Indonesia. Tari menngungkapkan bahwa di balik keramaian tersebut, Bali bisa dimanfaatkan agar produk perikanan bisa dilirik oleh para pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Bayangan kami, di Bali banyak wisatawan jadi selain berwisata kami harap ini juga menjadi pintu masuk agar produk perikanan Indonesia lebih mendunia lagi," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta BKIPM terus menjalankan quality assurance (QA) berbasis digital. Hal ini diperlukan untuk mendukung 5 program prioritas KKP.

"Karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam kesempatan ini, Trenggono menyebut Karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.

“Pengendalian Mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standart dan kualifikasi yang telah ditentukan, KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy,” terang Trenggono. (BDP)