SRAGEN (Jatengreport.com) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen mengadakan Forum Konsultasi Publik dan Press Release APBN 2024 di Aula KPPN Sragen pada Rabu, (14/8). 

Acara ini, yang pertama kali diadakan di Kabupaten Sragen, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan KPPN Sragen. Peserta acara termasuk pengguna layanan APBN seperti Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, instansi vertikal, akademisi, perbankan, dan organisasi masyarakat.

Kepala KPPN Sragen, Woro Triwening Renggani, menjelaskan bahwa KPPN bertanggung jawab atas perbendaharaan dan pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), termasuk penyaluran pembiayaan dan pengelolaan penerimaan serta pengeluaran anggaran dari kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Wilayah Kerja KPPN Sragen meliputi Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Jumlah pagu yang kami kelola per 8 Agustus 2024 sebesar Rp4,31 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp782,3 miliar dan belanja transfer ke daerah, sebesar R 3,52 triliun untuk dua kabupaten. Satuan kerja yang kami layani sebanyak 56 satker,””terang Woro Triwening Renggani.

Wilayah kerja KPPN Sragen mencakup Kabupaten Sragen dan Karanganyar, dengan total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp4,31 triliun per 8 Agustus 2024. Anggaran tersebut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp782,3 miliar dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp3,52 triliun untuk dua kabupaten. KPPN Sragen melayani 56 satuan kerja.

Dari total anggaran Rp4,31 triliun, Rp2,55 triliun atau 59,19% telah terealisasi, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp728,3 miliar dengan realisasi Rp530,67 miliar atau 67,84%. Secara keseluruhan, target 70% pada triwulan ketiga hampir tercapai. Untuk Kabupaten Sragen sendiri, pagu belanja K/L sebesar Rp436,65 miliar dengan realisasi Rp291,721 miliar (66,81%) dan realisasi transfer daerah sebesar Rp1,070 triliun (64,64%) dari pagu Rp1,79 triliun.

“Secara garis besar telah menuju target 70% di triwulan ketiga. Semoga dapat mencapai target, khususnya bagi satker-satker di Kabupaten Sragen. Untuk wilayah Kabupaten Sragen pagu belanja K/L sebesar Rp436,65 miliar, dengan realisasi Rp291,721 miliar (66,81%) dan realisasi transfer daerah Rp1,070 triliun (64,64%) dari pagu Rp1,79 triliun,” ungkapnya.

Woro berharap melalui kegiatan ini, dapat diperoleh masukan, saran, rekomendasi, serta testimoni untuk perbaikan ke depan. Rekomendasi yang didapat akan ditindaklanjuti langsung atau disampaikan ke pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, Dwiyanto, menambahkan bahwa 37% dari total anggaran Rp4,31 triliun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen, di luar Dana Desa.

Ia juga mencatat bahwa proses pencairan dana sekarang sudah paperless, contactless, dan cashless, di mana Rp1,7 triliun disalurkan langsung dari rekening kas daerah ke rekening masing-masing SKPD, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 196 desa yang juga telah dilakukan secara cashless.

“Yang kami pelajari dari KPPN dan Kementerian Keuangan adalah proses pencairan yang sudah paperless, contacless dan cashless. Anggaran Rp1,7 triliun itu semua dari rekening kas daerah ke rekening masing-masing SKPD, dan termasuk ADD untuk 196 desa juga sudah cashless,” katanya.

Dwiyanto berharap, dengan penyaluran anggaran APBN sebesar Rp4,31 triliun, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sragen. Ia mengajak masyarakat untuk membelanjakan uang tersebut di Sragen agar ekonomi lokal dapat berkembang.

“Untuk itu saya mengajak masyarakat, agar uang yang ada untuk Kabupaten Sragen ini kita belanjakan di Sragen agar perputaran ekonominya untuk masyarakat Kabupaten Sragen,” tegasnya.

Selain Forum Konsultasi Publik, acara ini juga diisi dengan kampanye antikorupsi oleh Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Darmawan Bima Prasetya HS, dan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan stakeholder.