SEMARANG (Jatengreport.com) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana serahkan bantuan keuangan senilai Rp160 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat. Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat.

Nana menyatakan harapannya bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan dengan baik, yakni tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini diungkapkan oleh Nana setelah menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan Pemprov Jateng tahun 2024 di Pendopo Kabupaten Wonosobo pada Senin (22/4/2024).

“Kita harapkan dengan bantuan Rp160 miliar lebih ini bisa dimanfaatkan dengan baik, artinya harus tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Nana, seusai penyerahan secara simbolis Bantuan keuangan Pemprov Jateng tahun anggaran  2024 di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Senin (22/4/2024).

Menurut Nana, masalah kemiskinan dan stunting adalah prioritas pemerintah pusat, sehingga bantuan tersebut diharapkan dapat maksimal dalam menyelesaikan isu-isu tersebut.

Dia juga mengapresiasi kinerja Pemkab Wonosobo yang menunjukkan tren positif di beberapa sektor. Misalnya, angka kemiskinan terus menurun dari tahun 2021-2023, mencapai 15,58% pada tahun 2023. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus menurun, mencapai 5,32% pada tahun 2023. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 mencapai 70,18%, diikuti pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3%.

Dari total bantuan anggaran yang diberikan, terbagi untuk berbagai program, seperti perbaikan jalan, penanggulangan gizi, desa wisata, hibah pendidikan, bantuan keuangan ke desa, dan lainnya.

Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, menyampaikan terima kasih atas bantuan dari Pemprov Jawa Tengah. Dia berharap program tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah di Kabupaten Wonosobo.

Menurutnya, bantuan keuangan dari Pemprov sangat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di tingkat kabupaten, baik dalam pembangunan SDM, infrastruktur, maupun ekonomi masyarakat.

“Bantuan keuangan dari pemprov sangat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di tingkat kabupaten, baik dalam pembangunan SDM, infrastruktur, maupun ekonomi masyarakat,” terangny