SEMARANG (Jatengreport.com) - Nama Walikota Semarang Hendrar Prihadi kini sedang hangat dibicarakan sebab dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepastian walikota Semarang Hendrar Prihadi akan ditarik ke Jakarta terjawab sudah, Hendrar Prihadi yang kini menjabat Walikota Semarang akhirnya benar ditarik oleh Presiden Jokowi ke Jakarta.

Kebenaran tersebut disampaikan Asisten II Pemkot Semarang Nana Storada yang mewakili Wali Kota saat membuka Coaching Business bersama Muslim Trade Center (MTC) Jateng di Gedung Balai Kota Semarang, Minggu 9 Oktober 2022.

Diagendakan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang akan membuka acara tersebut, tetapi berhalangan hadir karena mendapat panggilan dari Jakarta untuk dilantik sebagai kepala LKPP pada Senin 10 Oktober 2022.

“Kami menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota tidak bisa hadir di acara ini. Pak Wali harus ke Jakarta untuk dilantik sebagai ketua LKPP, " ungkap Asisten II Pemkot Semarang, Nana Storada, Minggu (9/10).

Ia mengatakan berbangga hati atas pelantikan Hendi sebagai pejabat setingkat menteri yang berasal dari Kota Semarang.

Kepastian Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan dilantik sebagai KKPP juga diperkuat dengan beredarnya ucapan permintaan pamit dan mohon doa dari para Kyai yang disampaikan Hendi pada grup Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng.

Sebelumya, santer kabar jika Hendrar Prihadi yang akan ditarik ke Jakarta menuai pro dan kontra. Sebab, menjadi banyak pertanyaan bakal siapa yang akan melanjutkan posisi dia sebagai walikota Semarang.

Nama Hevearita Gunaryanti Rahayu pun diproyeksikan bakal menjadi suksesor Hendrar Prihadi sebagai Walikota Semarang.

Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto beberapa waktu lalu.

"Kita OK nggak ada masalah, kalau memang itu yang diinginkan (presiden) ya kita ikut," kata Bambang Pacul, Minggu (18/9/2022).

Pihaknya juga tak mempermasalahkan sebab memang sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Apalagi presiden yang langsung meminta sesuai hak prerogatif. (BDP)