SEMARANG (Jatengreport.com) – Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diminta terus menjaga integritas dalam melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, seusai membuka Lokakarya Kesiapan Pemda dalam Kebijakan Pendayagunaan Pegawai Daerah Non-ASN, di Grhadhika Bhakti Praja, Kamis (06/10/2022). Menurutnya, tak kalah penting, kolaborasi dan gotong royong menjadi simpul utama untuk menangani permasalahan yang di masyarakat.

“Ini yang saya minta kepada seluruh ASN (dan non-ASN) di Jateng, khususnya (di lingkungan) Pemprov Jateng,” kata Gus Yasin, sapaannya.

Mantan Anggota DPRD Jateng itu menambahkan, pemprov telah membuka banyak akses informasi bagi masyarakat. Bukan hanya melalui kanal aduan khusus dan penggunaan media sosial, bahkan nomor kontak gubernur, wakil gubernur, serta kepala dinas juga bisa diakses masyarakat secara umum.

Dengan cara tersebut, banyak masukan, saran, kritik, dan aduan yang datang dari masyarakat. Sehingga kinerja Pemprov Jateng bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan. Oleh karenanya, wagub meminta pemerintah kota/ kabupaten bisa mengikuti, dan semakin giat lagi menyosialisasikan kanal-kanal aduan dan akses informasi kepada masyarakat.

“Kita senang sebenarnya bahwa aware masyarakat ke pemerintah itu tinggi. Mereka punya kepercayaan bahwa kalau dilaporkan (masalah) segera tertangani. Ini dari pemerintah daerah seharusnya mengumumkan kanal aduan, dan kalau bisa sih sampai nomor kita masing-masing, kita serahkan ke masyarakat. Itu bentuk bahwa kita terbuka, siap melayani masyarakat,” papar wagub.

Lebih jauh, Gus Yasin berharap, lokakarya terkait pendayagunaan pegawai daerah non-ASN ini bisa memberikan pencerahan yang baik untuk pemerintah daerah. Menurutnya, melalui kegiatan ini pemerintah daerah akan menjadi jelas dalam menentukan kemampuan untuk belanja pegawai non-ASN.

Meski demikian, wagub meminta pola komunikasi dijalin lebih baik antara daerah dan pusat. Sehingga, apabila di kemudian hari ada rekrutmen oleh pemerintah pusat, sudah disesuaikan dengan kemampuan yang di daerah.

“Lha ini sudah saya instruksikan kepada kepala dinas untuk berkoordinasi dengan kementerian masing-masing. Kalau ada rekrutmen lagi, tahun depan atau tahun ini, saya mohon sih ada komunikasi yang baik ya. Langsung dari awal itu jelaslah, kalau memang dikembalikan ke daerah kita hitung dulu, kemampuan kita itu berapa. Terus berapa yang harus diterima, itu harus disampaikan,” tandasnya. (bdp)