SEMARANG (Jatengreport.com) - Dalam pengelolaan dana desa harus mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta harus transparan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono dalam keterangan persnya, Senin (25/9).

Menurutnya, sesuai peraturan perundang-undangan kepala desa diberikan wewenang dalam mengelola dana desa untuk kemajuan dan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di desa.

Ferry juga menegaskan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik oleh kepala desa di seluruh wilayah di Jawa Tengah.

" Terhadap dana desa saya minta kades di Jateng jangan arogan untuk membuat dirinya kaya, saya minta semua transparan dari rakyat ya harus untuk rakyat," ujar Ferry.

Ferry menggarisbawahi bahwa transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat.

" Kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat desa, dan mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik dengan baik. Oleh karena itu, transparansi harus diutamakan dalam setiap aspek penggunaan dana tersebut," ungkap Ferry.

Kepala desa tidak boleh bertindak atas kemauan dan kepentingan pribadi, segala sesuatu harus berdasarkan aturan dan musyawarah di tingkat desa baik dengan aparatur desa dan BPD maupun dengan masyarakat.

“Layani masyarakat dengan tulus tanpa memandang perbedaan status mau pun suku dan agama, kelola dana desa dengan penuh kehati-hatian,” ucapnya.

Selain itu, Ferry juga mengumumkan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik, seperti Penerapan Sistem Pelaporan Terbuka, Auditor Independen, dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat.

" Kita semua berharap pemdes juga siap membuat trobosan untuk menjaga kepercayaan masyarakat ini," ujar Ferry.

Ia berharap bahwa dengan langkah-langkah ini, tingkat transparansi akan meningkat, dan dana publik dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. (Adv)