SEMARANG (Jatengreport.com) - Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menunjukkan komitmen terhadap perencanaan anggaran yang bertanggung jawab dengan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan terkait perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023.

Hal itu disampaikan Ferry usai mengikuti rapat paripurna, terkait  sejumlah agenda pembahasan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS APBD 2023, beberapa waktu lalu.

Ferry mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan langkah penting menuju pengalokasian dana yang lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

" Pentingnya melakukan pengalokasian dana yang lebih efisien agar terciptanya masa depan yang jauh lebih baik untuk Jawa Tengah," ungkap Ferry.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Jawa Tengah, dengan berbagai jajaran menyatukan visi mereka untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2023 mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Ferry juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dan konsensus dalam proses perubahan KUA PPAS APBD.

"Kami memahami bahwa Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan, dan inilah saatnya bagi kami untuk bersatu demi mencapai tujuan bersama," ujarnya.

Diketahui, agenda penyampaian laporan Raperda Penyertaan Modal kepada BUMD, BUMN, & Pihak Ketiga, laporan Raperda Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng, tanggapan gubernur atas raperda-raperda diatas. Dan terakhir, pembentukan Pansus 8 Raperda Pendidikan Pancasila & Wawasan Kebangsaan.

Salah satu Agendanya, penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS oleh Pimpinan DPRD (Pimwan) dan Pj. Gubernur Nana Sudjana.

Dalam hal ini, pimwan yang hadir yakni Ketua DPRD Sumanto, Wakil Ketua DPRD Sukirman, Heri Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Jawa Tengah.

Dengan persetujuan bersama ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. (Adv)