KENDAL (Jatengreport.com) – YLBH Putra Nusantara Kendal selaku kuasa hukum Sugiyo menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan.
Permohonan praperadilan tersebut telah teregister di Pengadilan Negeri (PN) Kendal dengan nomor perkara 2/Pid.Pra/2026/PN Kdl. Namun, dalam persidangan perdana, pihak Polres Kendal selaku termohon tidak hadir.
Direktur YLBH Putra Nusantara Kendal, Saroji, mengatakan pihaknya menilai persoalan yang melibatkan Sugiyo pada dasarnya berangkat dari hubungan hukum keperdataan. Menurutnya, persoalan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata justru berujung pada penetapan tersangka dalam perkara pidana.
“Kami memandang bahwa perkara ini harus dilihat secara jernih dan objektif. Tidak setiap persoalan mengenai hubungan hukum, kewajiban, ataupun dugaan wanprestasi dapat serta-merta ditarik menjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan,” kata Saroji.
Ia menegaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan, bukan semata-mata karena adanya perselisihan atau persoalan antara para pihak.
Menurutnya, hukum pidana tidak seharusnya digunakan secara berlebihan untuk menyelesaikan persoalan yang substansinya merupakan sengketa keperdataan.
“Apabila suatu persoalan pada hakikatnya merupakan sengketa hak dan kewajiban keperdataan, maka penyelesaiannya harus ditempatkan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.
Saroji menjelaskan, langkah praperadilan tersebut bukan bertujuan menghalangi proses penegakan hukum. Sebaliknya, upaya itu ditempuh untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Praperadilan menjadi ruang bagi Sugiyo untuk memperoleh pengujian yudisial atas sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik,” jelasnya.
Ia juga menilai penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah tindakan administratif biasa. Status tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap hak, martabat, nama baik, serta kedudukan hukum seseorang di tengah masyarakat.
Karena itu, penetapan tersangka harus memenuhi prosedur hukum yang sah dan didukung kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana.
YLBH Putra Nusantara Kendal turut mengingatkan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional, objektif, dan proporsional. Jangan sampai hukum pidana menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik keperdataan. Kami akan mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia dan menghormati proses pemeriksaan di pengadilan,” tutur Saroji.
Pihaknya berharap permohonan praperadilan tersebut dapat menjadi ruang pengujian objektif terhadap tindakan penyidik, sekaligus memastikan batas antara persoalan perdata dan pidana tidak dicampuradukkan.
“Hukum harus menjadi jalan menuju keadilan, bukan justru menjadi sumber ketidakadilan. Setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang benar, objektif, dan berkeadilan,” pungkasnya. (eko)