JAKARTA (Jatengreport.com) - Puluhan tokoh nasional beramai-ramai mengingatkan penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP agar menjaga proses Pemilu 2024 tidak dicurangi. Para tokoh tersebut berkumpul untuk menyampaikan pesan kepada penyelenggara Pemilu melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (13/12).

Mereka mengemukakan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa rinsip Pemilu adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, akuntabel, proporsional, profesional dan efisien.

"Pemilu tidak boleh dicurangi. Saat berita kecuranngan verifikasi faktual partai politik yang melibatkan penyelenggara Pemilu menyeruak, maka asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu telah ternodai," ujar Pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari.

Ia menambahkan, proses verifikasi sangat berguna untuk menjamin pemilih memilih partai yang berkualitas.

Feri juga menekankan bahwa kecurangan dalam proses verifikasi faktual dan administrasi dapat menimbulkan kerugian yang besar.

Kerugian pertamanya adalah orang yang mendapatkan kekuasaan dengan kecurangan dipastikan akan menjalani kekuasaan dengan penuh kecurangan dan manipulatif juga.

Kecurangan dalam Pemilu juga menyebabkan rusaknya sistem kepartaian. Bahwa jika partai dikelola secara curang dan tidak profesional, maka pendidikan politik terhadap masyarakat juga akan rusak. Selanjutnya, demokrasi juga akan menjadi tidak baik.

Dan terakhir, kecurangan akan merugikan pemilih. "Seperti membeli kucing dalam karung," kata Feri.

Oleh karena itu para tokoh nasional menghimbau kepada KPU untuk menghentikan seluruh penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam kecurangan verifikasi faktual agar kerugian tidak meluas.

Pihak-pihak yang memiliki bukti kecurangan diminta untuk segera menyampaikannya ke publik atau posko-posko khusus yang dibuat masyarakat.

Imbauan selanjutnya adalah agar KPU memastikan Pemilu berjalan sesuai asas LUBER dan JURDIL, serta pelaksanaannya tepat waktu agar tidak dimanfaatkan para oknum yang ingin menunda atau merusak penyelenggaraan Pemilu.