SEMARANG (Jatengreport.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan rakyat dalam mendorong perbaikan kinerja lembaga legislatif.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah mengevaluasi tunjangan perumahan anggota dewan serta menghapus agenda kunjungan kerja ke luar negeri.

Ketua DPRD Jateng, H. Sumanto, menyampaikan hal tersebut usai rapat pimpinan bersama seluruh fraksi dan komisi.

Rapat yang digelar belum lama ini, itu membahas evaluasi menyeluruh atas kinerja DPRD, sekaligus memantau kondisi di tiap daerah pemilihan.

“DPRD mendukung sepenuhnya arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto. Kami juga mendengar aspirasi mahasiswa yang menuntut evaluasi menyeluruh. Oleh karena itu, DPRD siap bersinergi dengan rakyat mendorong perbaikan,” tegas Sumanto.

Menanggapi polemik tunjangan perumahan, Sumanto menjelaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas.

Aturan itu mengacu pada PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian diperkuat melalui Perda Jateng No. 9 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Pergub Jateng No. 64 Tahun 2017.

Meski demikian, DPRD membuka ruang evaluasi atas besaran dan efektivitas tunjangan tersebut agar lebih akuntabel serta sesuai dengan tuntutan publik.

Selain soal tunjangan, DPRD Jateng juga sepakat untuk menghapus kunjungan kerja ke luar negeri.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk penghematan sekaligus langkah DPRD untuk lebih fokus pada persoalan di daerah.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa DPRD berkomitmen memperbaiki diri. Fokus kami adalah bekerja di Jawa Tengah, bukan pelesir ke luar negeri,” ujar Sumanto.

Langkah evaluasi ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen DPRD Jateng dalam menjalankan amanah rakyat secara transparan dan bertanggung jawab. (Adv)