YOGYAKARTA (Jatengreport.com) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengapresiasi peran humas pemerintah dalam menggaungkan dan mengomunikasikan gelaran Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

“G20 Summit 2022 adalah salah satu bukti kegotongroyongan Indonesia menghasilkan satu capaian yang sangat tinggi dan bisa kita lakukan dalam kegotongroyongan,” ujar Johnny saat memberikan sambutan pada Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2022, di di Yogyakarta Marriott Hotel, Sleman, Yogyakarta, beberapa hari yang lalu.

Rangkaian pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia berlangsung di tengah tensi geopolitik global yang meningkat. Meski demikian, gelaran yang ditutup dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau G20 Summit di Bali pada tanggal 15-16 November lalu berhasil mengesahkan Deklarasi Pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders’ Declaration.

“Kita dapat melaluinya dengan menghasilkan G20 Bali Leaders’ Declaration berisi 52 paragraf terkait dengan inisiatif konkret termasuk sikap terhadap perang di Ukraina,” ujar Menkominfo.

Johnny mengungkapkan, Presidensi G20 Indonesia pun mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, baik nasional maupun global.

“Keberhasilan-keberhasilan tersebut berkat kerja sama segenap komponen bangsa termasuk rekan-rekan humas pemerintah di kota-kota, kabupaten-kabupaten, provinsi, BUMD, BUMN, perguruan tinggi negeri hingga kementerian dan lembaga yang telah ikut serta dalam mewartakan setiap persidangan, working group, engagement group, hingga acara puncak KTT G20,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menkominfo juga menekankan peran sentral pelaksanaan kehumasan pemerintah atau government public relation (GPR) dalam menyediakan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat.

“Setidaknya telah ditemukan 10.691 isu hoaks dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga awal November 2022. Karenanya peran GPR dalam menyediakan informasi yang akurat dan faktual bagi masyarakat menjadi krusial. GPR memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Johnny, GPR juga berperan sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat.  Hal itu sejalan dengan tugas GPR menampung aspirasi publik serta membentuk image pemerintah.

“Namun di tengah cepatnya laju persebaran informasi, urgensi GPR, humas pemerintah, menjadi lebih besar untuk dapat menyediakan informasi yang akurat serta meluruskan misinformasi yang tersebar di masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai saluran komunikasi publik pemerintah, tegas Johnny, humas pemerintah juga harus mampu mengedukasi dan menggerakkan masyarakat untuk memilih sumber informasi yang kredibel sebagai acuan. Lebih dari itu, peran humas pemerintah menjadi lebih krusial karena bertanggung jawab untuk mentranslasikan kebijakan dan informasi pemerintah supaya dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien.

“Kehumasan yang berpusat pada pengalaman manusia atau humanisme menjadi penting untuk selalu di kedepankan,” tandasnya.