KLATEN (Jatengreport.com) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Klaten, Selasa (22/11). Sebanyak 25 instansi dengan total 140 jenis pelayanan bisa dimanfaatkan dalam satu gedung oleh masyarakat Klaten.

Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan MPP Klaten dibangun berdampingan dengan taman kuliner. Secara resmi taman itu akan beroperasi pada tahun 2023 dan digunakan oleh pelaku UMKM bidang kuliner.

“MPP ini sengaja kami tempatkan di sini, agar ke depan pelaku usaha kuliner Klaten dikenal oleh seluruh masyarakat yang akan memanfaatkan perijinan di sini,” katanya.

Bupati yang akrab disapa Yani itu menuturkan, pembangunan MPP Klaten dilakukan dua tahap. Pada tahap I tahun 2021 menghabiskan anggaran Rp 7 miliar dan tahum 2022 menelan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar.

“Kita harapkan MPP ini bisa dimaksimalkan, seluruh instansi yang ada di sini. Harapan saya kehadiran MPP ini jadi eskalasi atas pelayanan prima di seluruh instansi,” ujarnya.

Pembangunan MPP ini diapresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya keberadaan Mal Pelayanan Publik ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah agar layanannya lebih cepat dan terintegrasi.

Salah satu contoh, Ganjar sempat bertemu warga Klaten yang sedang membayar pajak kendaraan dan mengurus perizinan. Warga yang mengurus perizinan sempat terkendala karena alamat KTPnya telah berpindah, tapi bisa diselesaikan tanpa perlu pindah gedung.

“Jadi proses fairnya seperti apa, bayarannya berapa dan semua bisa ditampilkan sehingga masyarakat bisa tahu,” ujarnya.

Ganjar juga senang dengan pemilihan tempat MPP disatukan dengan taman kuliner. Sehingga nantinya warga yang ke MPP sekaligus kulineran.

Fasilitas pendukung seperti gedung yang ramah bagi disabilitas dan ketersediaan ruang laktasi juga satu hal yang bagus.

“Gedungnya cukup bagus representatif . Mudah-mudahan orang datang juga senang,” ucapnya.

Ganjar menyebut hampir seluruh daerah kini memiliki MPP. Ia mendorong keberadaan MPP ini untuk memudahkan dan maksimal dalam melayani masyarakat.

“Sudah hampir semua, tapi belum semua, saya lupa angkanya. Kita mendorong seluruh kabupaten/kota punya agar layanannya lebih cepat,” tandasnya.

Sebagai informasi, saat ini setidaknya sudah ada 19 MPP di Jawa Tengah. Di antaranya MPP Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan dan Klaten.