SURAKARTA (Jatengreport.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penyusunan pendapatan daerah untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

Belum lama ini para pemangku kepentingan berdiskusi dan merumuskan strategi optimalisasi potensi pendapatan daerah guna memastikan kesinambungan pembiayaan program prioritas pembangunan.  

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama melalui Badan Anggaran.

Menurutnya, komitmen DPRD dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendukung visi dan misi pembangunan gubernur.  

"Tujuan utama dari Rakor ini adalah menciptakan sinergi dalam perencanaan, pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah. Kita memahami bahwa pendapatan daerah merupakan sumber utama pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, strategi yang tepat perlu dirumuskan, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi target pendapatan," ujar Sumanto.  

Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Taj Yasin dan Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno. Dalam paparannya, Taj Yasin menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sumber, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendanaan lainnya.

Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah harus menjadi perhatian utama agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.  

Namun, upaya peningkatan PAD dihadapkan pada tantangan, salah satunya terkait kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Seiring dengan peralihan kewenangan pemungutan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, pendapatan dari sektor ini bagi Pemerintah Provinsi berpotensi mengalami penurunan yang cukup signifikan.  

Dari hasil diskusi, para peserta Rakor sepakat untuk mencari solusi inovatif guna menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan bahwa program pembangunan daerah tetap berjalan tanpa hambatan.

Beberapa langkah yang diusulkan meliputi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.  

Dengan adanya Rakor ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemprov Jateng semakin kuat dalam mewujudkan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. (Adv)