JAKARTA (Jatengreport.com) - PT Pertamina (Persero) akan terus melanjutkan kegiatan impor bahan bakar minyak (BBM) meskipun sedang menghadapi sorotan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Keputusan ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Menurut Simon, keputusan untuk tetap melakukan impor BBM menjadi langkah yang tidak terelakkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

"Saat ini, sekitar 40 persen kebutuhan BBM nasional masih harus dipenuhi melalui impor minyak mentah, serta sekitar 42 persen untuk produk siap pakai dari luar negeri," jelasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah menyoroti bahwa kebutuhan minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan kapasitas produksi dalam negeri hanya mencapai 600 ribu barel per hari.

Simon juga menegaskan komitmen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola dalam impor minyak mentah, dengan meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik.

"Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang ada," tambahnya.

Pertamina sebelumnya terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga adanya pemufakatan dalam menurunkan produksi kilang dalam periode 2018-2023, yang memaksa perusahaan untuk melakukan impor BBM.

Selain itu, Kejagung juga menemukan indikasi pengaturan dalam proses tender impor minyak mentah dan produk kilang, termasuk dugaan pembelian BBM dengan perbedaan spesifikasi yang merugikan negara.

Berita ini menjadi sorotan karena menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam industri energi nasional, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri meskipun dihadapkan pada tantangan hukum.