SEMARANG (Jatengreport.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Se-Jawa Tengah secara tegas menolak dualisme kepemimpinan yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI, Rabu (12/2).

Pernyataan sikap tersebut dirilis melalui akun Instagram resmi @gmnijateng sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi organisasi yang dinilai menghambat pergerakan dan bertentangan dengan nilai-nilai persatuan.

Ketua DPD GMNI Jawa Tengah, Andi Pane, menegaskan bahwa dualisme yang terjadi telah menciptakan kondisi kontra-revolusioner yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan GMNI. Ia menilai bahwa konflik ini harus segera diakhiri melalui Kongres Persatuan sebagai solusi terbaik untuk mengembalikan marwah organisasi.

“Dualisme yang terjadi telah menciptakan kondisi kontra-revolusioner yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan GMNI. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa dualisme ini harus segera diakhiri melalui Kongres Persatuan,” ujar Andi Pane, Ketua DPD GMNI Jawa Tengah.

GMNI Se-Jawa Tengah juga menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan legitimasi kepada DPP manapun sebelum Kongres Persatuan terlaksana. Selain itu, mereka menolak untuk ikut serta dalam kongres yang hanya diselenggarakan oleh salah satu DPP. Jika kedua DPP tidak mampu menyelenggarakan Kongres Persatuan, maka GMNI Se-Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi terselenggaranya kongres tersebut.

DPD dan DPC GMNI Se-Jawa Tengah menegaskan bahwa persatuan adalah nafas perjuangan organisasi sejak berdirinya GMNI pada 23 Maret 1954 melalui peleburan tiga organisasi front marhaenis. Mereka menilai persatuan sebagai fondasi utama dalam menjalankan perjuangan ideologi marhaenisme di Indonesia.

Pernyataan sikap ini didukung oleh 24 DPC GMNI di Jawa Tengah, di antaranya GMNI Semarang, Purworejo, Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Banyumas, Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Kudus, Pati, Grobogan, Jepara, Pekalongan, Brebes, Kendal, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Salatiga, dan Rembang.