SEMARANG (Jatengreport.com) – Plt Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu bersama beberapa kepala OPD meninjau lokasi bencana akibat guyuran hujan ekstrim pada Minggu lalu (6/11).

Ita meninjau tiga lokasi yang dilanda bencana, yakni Kelurahan Kalisegoro berupa tebing longsor serta jalan amblas di Kampung Jawi dan Perumahan Greenwood.

“Dari hasil tinjauan sementara kita temukan bahwa banyak bangunan yang tidak sesuai. Jadi ada bangunan yang bawahnya ada sungainya, sehingga berpotensi menimbulkan longsor. Memang kendalanya adalah tanah itu milik pribadi atau perorangan, sehingga nantinya diperlukan mekanisme pembagian tanahnya,” pungkas Ita saat hadir langsung untuk menyerahan bantuan di Kecamatan Gunung Pati, Kamis (10/11).

Ita menerangkan sungai di Kampung Jawi bentuknya tidak lurus. Jika ada aliran air yang deras atau banjir bandang, air cenderung menabrak tanah yang lurus di depannya, sehingga membuat tanah tersebut mudah terkikis.

Menurut Ita, salah satu solusi alternatif yang bisa diambil adalah merenovasi sungai sedemikian rupa agar menjadi lurus. Untuk mencegah terjadinya banjir susulan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang telah berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dengan memasang bronjong sepanjang 75 meter di sungai.

“Pengelolaan Sungai Kripik ini kan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Tapi karena kebanyakan warga yang tinggal di sekitarnya adalah masyarakat Kota Semarang, sebagai pemerintah apapun akan kami lakukan untuk memberikan penanganan segera. Saya juga sudah ketemu BBWS dan mohon untuk bisa mereview semua sepanjang kali. Karena ini juga melewati perumahan dan sebenarnya merupakan desa wisata, wilayah pariwisata agritourism, sehingga kami juga berharap dari BBWS juga bisa menangani lokasi ini,” ujarnya.

Menurut Ita, terkait dengan jalan amblas di Perumahan Greenwood, salah satu kendala yang ada di sana adalah pihak pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Pemerintah Kota Semarang.

Padahal, lanjut dia, serah terima PSU perlu dilakukan untuk dapat dikelola secara resmi oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun jika pihak pengembang atau developer tidak diketahui keberadaannya, warga setempat dapat membuat surat yang diketahui oleh lurah dan camat. Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang akan melakukan tindak lanjut.

Ita mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merencanakan langkah antisipasi agar musibah serupa tidak terulang kembali.

“Kami sudah menghubungi Dinas ESDM (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jawa Tengah untuk menganalisa mengapa banyak kejadian seperti ini,” katanya.

Ita memaparkan Dinas ESDM Jateng mempunyai tenaga geologi ahli pertanahan, sementara Pemkot tidak memiliki tenaga ahli. Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Jateng agar membantu melakukan evaluasi penyebab banjir di wilayah Kota Semarang.

“Kami juga akan mengecek kembali perizinan-perizinan developer perumahan untuk daerah atas. Sebenarnya wilayah Semarang atas kan wilayah hijau. Kami juga meminta Pak Satpol PP untuk mengecek apakah ada (bangunan) yang ilegal. Prioritas perhatian kita saat ini adalah banyaknya bangunan yang berada di atas saluran air. Ini menyebabkan penyempitan, sehingga air akhirnya melimpas,” tandas Plt Wali Kota Semarang.